Mendagri: Pilkada Serentak Lebih Mahal, tetapi...

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 masih jauh dari harapan efisien secara anggaran. Total anggaran untuk menggelar pilkada di 269 daerah mencapai Rp 6,7 triliun.

"Pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensi yang belum. Pilkada ini lebih mahal dibanding tidak serentak," kata Tjahjo di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Meski demikian, kata Tjahjo, dia dapat memahami mahalnya biaya pilkada serentak tahun 2015. Menurut dia, tingginya biaya tidak akan terjadi saat pilkada serentak sudah dilakukan secara nasional.

Adapun beberapa daerah yang paling tinggi biayanya untuk menyelenggarakan pilkada serentak adalah Papua, Maluku, dan Maluku Utara. Alasannya, karena letak geografis, diperlukan anggaran lebih untuk distribusi logistik.

Ia melanjutkan, selain efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan, semangat besar pilkada serentak adalah untuk menyeragamkan siklus pemerintahan nasional dan daerah dengan baik dan teratur. Jika pelantikan Presiden selalu dilakukan pada 20 Oktober, Tjahjo berharap pilkada serentak nantinya juga bisa digelar pada sekitar bulan Oktober.

"Kalau sudah teratur, seharusnya begitu (efisien). Karena pilkada provinsi, kabupaten/kota kan bersamaan, saksinya sama, TPS sama, kerja KPU sama," ujarnya.

Rangkaian pelaksanaan pilkada serentak dimulai pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Pilkada serentak secara nasional akan digelar pada tahun 2027 di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara. Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota.