Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajak Jokowi Naik Pesawat Kepresidenan, Pimpinan Organisasi Buruh Tersanjung

Kompas.com - 29/04/2015, 20:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah pimpinan organisasi buruh di Indonesia merasa sangat tersanjung karena diajak Presiden Joko Widodo ke Semarang, Jawa Tengah, untuk meresmikan pembangunan satu juta rumah untuk buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Ghani Nena Wea mengatakan, perlakuan Presiden kepada mereka selama perjalanan sangat istimewa.

Jokowi mengajak mereka bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menuju lokasi peresmian dengan menumpang pesawat kepresidenan.

"Ini sejarah bagi kaum buruh di Indonesia, ya. Jokowi jadi presiden pertama di Indonesia yang mengajak pimpinan organisasi buruh naik pesawat kepresidenan," ujar Andi Ghani, yang turut dalam rombongan, kepada Kompas.com, Rabu (29/4/2015).

"Belum ada pemerintahan sebelum Jokowi yang memperlakukan buruh seperti itu. Baru Jokowi saja. Yang sebelum-sebelumnya selalu menjaga jarak dan cenderung formalitas saja jika bertemu kami," lanjut Andi.

Menurut dia, dalam perjalanan itu ada dua momen yang membuat pimpinan organisasi buruh yakin bahwa Jokowi peduli dengan nasib buruh. Pertama, kata Andi, pada saat pesawat mengudara, Jokowi berdiri dan berjalan ke bangku barisan belakang untuk berkomunikasi dengan para pimpinan buruh.

"Presiden yang menghampiri kami. Dia pesan saja supaya May Day 1 Mei 2015 berjalan aman. Kami langsung sampaikan komitmen juga untuk menjaga keamanan," ujar Andi.

Dalam pesawat tersebut, sejumlah menteri ikut dalam rombongan, antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Momen kedua, lanjut Andi, ketika Presiden hendak memberikan sambutan acara groundbreaking pembangunan rumah untuk buruh, ia memilih tak memberikan pidato. Waktu yang seharusnya digunakan Jokowi untuk menyampaikan pidato diberikan kepada para pimpinan organisasi buruh.

"Ini bukan settingan sama sekali. Ini benar-benar mendadak, di luar kebiasaan protokol. Buruh yang hadir menyambut baik momen itu," ujar Andi.

Sejumlah perlakuan yang dianggapnya istimewa itu menimbulkan keyakinan di kalangan buruh bahwa Jokowi tengah berupaya memperbaiki kesejahteraan buruh di Indonesia.

Andi menjamin, organisasi buruh tidak akan menjatuhkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Salah satu bentuk apresiasi buruh kepada Presiden, kami akan menjaga May Day dengan aman dan tertib. Kami akan mencegah para penyusup masuk," ujar Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com