Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufiequrachman Ruki Akui Hindari Tampil di Publik

Kompas.com - 25/04/2015, 09:16 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengaku enggan berbicara banyak di depan awak media. Ia mengatakan, sejak menjadi pejabat negara, ia mengurangi intensitasnya untuk memberikan keterangan di depan publik karena tidak suka dimintai komentar.

"Sejak saya mulai jadi pejabat negara, saya tidak suka di-doorstop. Yang tidak suka adalah (ditanya) 'bagaimana komentar Bapak?' Memangnya saya komentator? Kalau jelek, ya jeleklah," ujar Ruki di Gedung KPK, Jumat (24/4/2015) malam.

Sejak menjabat sebagai pimpinan sementara KPK atas penunjukan Presiden Joko Widodo, Ruki memang irit bicara, bahkan terkesan menghindari awak media. Suatu pagi, Ruki bahkan urung masuk ke Gedung KPK dan kembali masuk ke mobilnya saat melihat beberapa wartawan yang sudah tiba terlebih dahulu di sana.

Begitu pula saat konferensi pers yang melibatkan kelima pimpinan. Ruki sering kali melimpahkan kewenangan menyampaikan keterangan kepada Wakil Ketua KPK Johan Budi.

Ruki mengatakan, ia lebih suka ditemui di ruangannya dan menjelaskan apa yang ditanyakan wartawan kepadanya. Ruki menuturkan, seorang temannya yang merupakan pakar komunikasi pun memintanya untuk tidak terlalu sering berbicara di depan media.

"Maksudku, jangan seperti yang dulu terlalu banyak tampil karena Anda pemimpin tertinggi," ujar Ruki menirukan ucapan temannya.

Teman tersebut, kata Ruki, juga menyarankan agar ada "lapisan kedua" yang menyampaikan keterangan ke media. Ruki mengaku tidak dapat sepenuhnya mengontrol apa yang diucapkannya dan bukan orang yang senang berbicara di depan publik. Oleh karena itu, ia beberapa kali memberikan kesempatan bagi pimpinan lainnya untuk menghadapi media.

"Saya minta maaf karena habbit saya enggak begitu. Sepanjang ada orang lain yang bisa menjelaskan, ya yang lain saja yang menjelaskan," kata Ruki.

Menurut Ruki, tak ada yang membedakan isi keterangan yang diberikannya atau pimpinan lainnya karena telah dibahas bersama sebelumnya. Ia pun mempertimbangkan mengadakan forum rutin dengan media untuk membahas isu-isu terkini di KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com