Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Klaim Tak Ada Lagi Masalah Anggaran Pilkada di Daerah

Kompas.com - 22/04/2015, 18:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengklaim bahwa masalah anggaran terkait pelaksaan pilkada serentak di beberapa daerah telah terselesaikan. Menurut dia Kemendagri terus melakukan konsolidasi terhadap daerah-daerah yang belum melaporkan kesiapan anggaran pilkada.

"93,83 persen telah siap dari 68 daerah sebelumnya kesulitan anggaran. Intinya tidak ada lagi masalah terkait anggaran," ujar Donny, panggilan Reydonnyzar, saat ditemui di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/4/2015).

Sebelumnya, sebanyak 68 daerah belum melaporkan kesiapan anggaran pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah melalui tahap konsolidasi dengan Kemendagri, dari 68, hanya tersisa 5 daerah yang belum menunjukkan kesiapan. Ada pun kelima daerah tersebut yaitu, Kabupaten Nias Selatan (Sumatera Utara), Kabupaten Membramo Raya (Papua), Kabupaten Yalimo (Papua), Kabupaten Boven Digoel (Papua), dan Kabupaten Majene (Sulawesi Barat).

Donny mengatakan, jika melihat dari kapasitas yang dimiliki masing-masing daerah, ia berkeyakinan bahwa masalah anggaran dapat teratasi. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggeser dana APBD yang belum diperlukan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di tempat yang sama mengatakan, pengalihan anggaran pilkada dapat dilakukan dengan menggunakan dana hibah, dana kegiatan yang tidak perlukan. Selain itu, melakukan penyisiran terhadap pos-pos anggaran yang perlu untuk diefisienkan.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah menyiapkan payung hukum bagi kepala daerah yang akan menggunakan dana anggaran daerah. Selain itu juga berkoordinasi kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Kami berikan pendampingan untuk mencegah terjadinya masalah hukum bagi kepala daerah. Bagaimana pun, kepala daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan anggaran bagi pelaksanaan pilkada," kata Tjahjo.

Baca juga: Wapres Tegaskan Pilkada Serentak Jalan Terus meski Anggarannya Belum Jelas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com