Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2015, 11:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Tim Independen Komisi Pemberantasan Korupsi-Polri Syafii Maarif menilai, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri harus memilih calon terbaik untuk posisi wakil kepala Polri.

Hal tersebut disampaikan Syafii saat ditanya mengenai kemungkinan dicalonkannya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai wakil kepala Polri mendampingi Komjen Badrodin Haiti. "Pilih orang yang tidak bikin heboh lagi republik ini," kata Syafii Maarif saat dihubungi, Minggu (19/4/2015).

Dia mengatakan, Wanjakti harus memilih calon wakil kepala Polri dengan mempertimbangkan aspirasi publik. Jika publik memang menganggap Budi Gunawan bermasalah karena sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, Wanjakti harus mencari nama lain.

Kendati demikian, Syafii enggan memberikan masukan nama lain yang dianggapnya pantas menjadi wakil kepala Polri. Dia tetap menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Wanjakti yang memiliki wewenang.

"Kan jenderal bintang dua dan tiga masih banyak di kepolisian. Carilah calon yang tak bikin heboh," ucap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jumat (17/4/2015), mengatakan, sesuai persyaratan, setiap perwira polisi bintang tiga dapat diusulkan sebagai calon wakil kepala Polri. Demikian pula Budi Gunawan, yang kini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Polri.

Proses pemilihan wakil kepala Polri akan dilakukan dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.  Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan mengatakan, Wanjakti akan segera menggelar sidang untuk menunjuk wakil kepala Polri tersebut.

Anton menyebutkan bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu kandidat terkuat untuk menduduki posisi tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com