Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

283 Anggota DPR Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Badrodin Haiti sebagai Kapolri

Kompas.com - 16/04/2015, 16:31 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Komisaris Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi keputusan DPR RI. Dalam rapat paripurna itu, 283 anggota DPR dari seluruh fraksi tercatat hadir.

"Daftar hadir permulaan rapat paripurna hari ini adalah 283 anggota dari 555 anggota DPR RI dan dihadiri oleh seluruh fraksi," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yang memimpin paripurna tersebut, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

Fadli kemudian membuka rapat paripurna secara resmi. Pembukaan ditandai dengan diketuknya palu sidang mengingat anggota DPR yang hadir telah memenuhi syarat kuorum. Anggota Fraksi PDI-P hadir 52 orang dari 106 anggotanya, Fraksi Partai Golkar hadir 50 orang dari 90 anggotanya, Fraksi Partai Gerindra hadir 35 orang dari 73 anggotanya, Fraksi Partai Demokrat hadir 30 orang dari 60 anggotanya, Fraksi PAN hadir 22 orang dari 48 anggota. Selanjutnya, Fraksi PKB hadir 23 orang dari 47 anggota, Fraksi PKS hadir 23 orang dari 40 anggota, Fraksi PPP hadir 20 orang dari 39 anggota, Fraksi Nasdem hadir 20 orang dari 36 anggota, dan Fraksi Hanura hadir 8 orang dari 16 anggotanya.

Rapat paripurna ini memiliki agenda tunggal, yakni pembacaan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi III terhadap Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Setelah itu, paripurna akan mengambil keputusan dan hasilnya disampaikan pada Presiden RI. Badrodin telah mengikuti uji kelayakan dan Komisi III menyetujuinya menjadi Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com