Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Pencairan Dana Konferensi Asia Afrika Telat

Kompas.com - 10/04/2015, 20:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Nasional Konferensi Asia-Afrika Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya keterlambatan pencairan dana pelaksanaan KAA. Namun, Luhut menuturkan pencairan dana akan selesai dilakukan pada pekan ini.

"Kalau ada sedikit terlambat, saya baru tahu juga semua di program baru cair minggu lalu, seperti dana KKS yang 16,3 juta orang itu sudah mulai cair minggu lalu. Jadi saya pikir ini paralel lah semuanya," kata Luhut saat ditemui di Gedung Bina Graha, Jumat (10/4/2015).

Luhut menyatakan, semua anggaran terkait KAA mulai dari bantuan pusat untuk pemerintah Kota Bandung, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera diterima. Menurut dia, proses pencairan anggaran di dalam APBN-P 2015 dilakukan pada 4-5 April.

"Sekarang sudah mulai cair semua, sudah mulai mengalir," ucap Luhut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu menyatakan anggaran KAA untuk Kementerian Sekretaris Negara sebagian besar sudah turun. Total anggaran lembaga itu untuk KAA yakni Rp 200 miliar. "Yang belum Kominfo dan Pariwisata belum selesai karena administrasi," ujar dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya mendapat Kucuran dana untuk KAA sebesar Rp 6 miliar dan Kementerian Pariwisata Rp 3 miliar.

Dana macet

Persoalan pencairan dana ini juga sempat disinggung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Sebagai salah satu tuan rumah KAA, Bandung harus berbenah. Namun, anggaran dari pusat sebagian besar belum turun. (Baca: Ridwan Kamil Resah Dana KAA dari Pusat Belum Juga Cair)

Pemkot Bandung meminta kucuran dana untuk perbaikan infrastruktur serta rangkaian kegiatan KAA kepada pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar.

"Kebawa mimpi, stres, capek, seharian kerja sampai malam, mau istirahat mimpinya KAA karena ada lebih dari 30 perbaikan infrastruktur, 60 acara," kata Emil saat ditemui di Bandung Command Centre, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (9/4/2015).

Emil menambahkan, dari Rp 10 miliar yang diperlukan, pemerintah pusat baru memberikan uang ratusan juta rupiah yang dipakai untuk memindahkan Monumen Dasasila Bandung dari Jalan Simpang Lima ke Jalan Asia Afrika.

"Lama karena prosedurnya harus diperiksa dulu di inspektorat, ke departemen-departemen. Harus ada persuratan ini, itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com