Trimedya Panjaitan: Anggota DPR Tidak Pernah Minta Uang Muka Mobil

"Setahu saya tidak. Nggak pernah. Tapi seandainya dianggap permintaan DPR, sepanjang pengetahuan saya tidak pernah," ujar Trimedya usai diskusi di kantor Relawan Merah Putih, Jakarta, Minggu (5/4/2015).

Menurut dia, anggota DPR memang memerlukan mobil dinas. Namun, apabila Presiden Joko Widodo mau mengkaji kembali kenaikan uang muka pembelian mobil itu, Trimedya tak mempersoalkannya karena anggota DPR memang tak pernah memintanya.

"Seandainya mau dievaluasi, kami sih silakan saja. Mungkin niatnya bagus tapi kami tidak dilibatkan," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210.890.000. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2010 yang mengalokasikan tunjangan uang muka sebesar Rp 116.650.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (560 orang), anggota Dewan Perwakilan Daerah (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (5 orang), dan anggota Komisi Yudisial (7 orang).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang beralasan uang muka untuk pembelian mobil baru bagi pejabat negara bukan kali ini saja diberikan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah memutuskan menambah jatah uang muka itu karena harga mobil meningkat akibat inflasi.

Sementara Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku usulan ini pertama kali dimintakan oleh Ketua DPR Setya Novanto. Awalnya, DPR meminya Rp 250 juta namun akhirnya setelah dikaji oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp 210 juta.

Akan tetapi, Presiden Joko Widodo yang menandatangani perpres itu justru menyalahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang dianggap tidak memperhitungkan dampak dari kebijakan baru itu.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mengaku tak pernah mencermati satu per satu dokumen yang ditekennya. Presiden pun berencana mengkaji kembali kebijakan tersebut.

baca juga: Pemerintahan Jokowi Diminta Tenggang Rasa dengan Beban Rakyat