Kekisruhan Partai Golkar Dinilai Akan Berdampak terhadap Pilkada Serentak

"Kalau kekisruhan di Partai Golkar berlanjut, tentu itu akan berpengaruh terhadap proses pilkada mendatang," katanya di Denpasar, Rabu (25/3/2015).

Untuk itu, kata Subanda, konsolidasi internal partai di daerah harus dilakukan dengan melepaskan keegoisan dan pembelahan politik yang terjadi saat ini.

Ia melihat bahwa pengurus Partai Golkar di daerah sebenarnya korban dari kekisruhan elite Partai Golkar di pusat. Maka dari itu, konsolidasi dengan membangun ruang dialogis penting untuk dilakukan di daerah sehingga Partai Golkar tetap mempersiapkan mesin partai dalam menghadapi pilkada mendatang.

"Kalau tidak ada konsolidasi dengan segera, sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan kekuatan politik partai," ujarnya.

Subanda mengamati kekisruhan elite partai di Jakarta, sebenarnya hanya menyebabkan daerah terkena imbasnya. Padahal sebelumnya, contohnya di Bali, pengurus partai menunjukkan kondisi yang aman-aman saja.

"Soal ada pembelotan pengurus partai dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) ke Agung Laksono, itu bagian dari permainan politik untuk mencari legalitas pengurus yang bersangkutan. Hal ini semua berdasarkan kepentingan dalam kancah politik," katanya.

Untuk diketahui, kekisruhan di internal Partai Golkar, yang menunjukkan bahwa kubu Ical masih bersikukuh menunggu hasil dari gugatan di PTUN yang baru akan disampaikan sekitar bulan Mei mendatang, sepertinya memberikan kegamangan bagi pihak KPU.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi menjelaskan bahwa kepengurusan partai politik yang sah bukan hanya penting pada saat pencalonan, melainkan juga pada saat sosialisasi, yang akan bergulir pada bulan April mendatang.

Dia mengatakan, KPU tidak ingin salah mengundang peserta pemilu. Untuk itu, pihaknya yang berada di daerah akan terus melakukan koordinasi dengan KPU Pusat agar mendapatkan kepastian hukum dan data mengenai kepengurusan yang sah untuk peserta pemilu, lalu menjadikannya sebagai dasar dalam melakukan sosialisasi dan proses pencalonan.