Dianggap Tak Berdaya Kelola Negara, BEM IPB Beri Jokowi-JK Rapor Merah

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menilai, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mensejahterakan rakyat. Mereka juga menuding, melemahnya rupiah terhadap dolar, kenaikan harga bahan pokok yang tak terkendali, serta terjadinya kriminalisasi KPK, menandakan pemerintahan Jokowi tidak berdaya mengelola negara ini.

"Kami memberikan rapor merah kepada Jokowi dalam memimpin negara ini," kata Koordinator Aksi, Mochamad Afif Azhar, di sela aksi unjuk rasa, di depan Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Bogor, Kamis (19/3/2015) petang.

Dirinya juga mengatakan, permasalahan lemahnya nilai tukar rupiah diiringi dengan kenaikan harga bahan pokok ini mengingatkan krisis moneter pada tahun 1998 silam. Karenanya, mahasiswa beralmamater warna biru itu memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi dan JK untuk memperbaiki siklus keuangan dan stabilnya kebutuhan pokok di negeri ini hingga bulan Mei 2015 mendatang.

"Kami beri waktu sampai tanggal 20 Mei 2015 bertepatan hari Kebangkitan Nasional agar Jokowi memperbaiki keadaan negara. Jika tidak, maka peristiwa 1998 bakal terulang kembali. Aksi kali ini merupakan awal ultimatum kepada Presiden Jokowi," kata Afif.

Dalam aksi yang dijaga aparat kepolisian itu, para pendemo tak surut melakukan perjalanan panjang dari Kampus IPB menuju Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Kebun Raya Bogor. Pendemo tak lupa membawa spanduk dan poster, hingga menggelar aksi teatrikal sebagi bentuk kekecewaan atas pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia, terutama dalam mengusung rakyatnya sejahtera.