Menkumham Anggap Napi Korupsi Berhak Dapat Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika tak bisa mendapat remisi atau pembebasan persyarat.

Namun, kata Yasonna, PP tersebut diskriminatif, sehingga sudah tak tepat diberlakukan mutlak di era sekarang ini.

‎"Jadi remisi itu hak siapapun dia narapidana dan ini kan WB," kata Yasonna usai diskusi di Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur, Kamis (12/3/2015).

Meski demikian, menurut Yasonna, pemberian remisi kepada narapidana ‎korupsi tetap akan melalui sejumlah persyaratan dan mekanisme. Misalnya, si narapidana bersedia menjadi Whistle Blower (yang bekerjasama dengan penegak hukum).

"Kalau tidak wistleblower tidak dikasih rimisi‎. Jangan membuat orang tidak punya harapan hidup," kata Yasonna.

Karena itu pemberian hukuman berat, menurut Yasonna, seharusnya sudah berada di tangan majelis hakim, sewaktu di Pengadilan. Kalau terdakwa terbukti melakukan korupsi dan bukan seorang Whistle Blower, maka harus divonis dengan hukuman berat‎.

"Jadi waktu lama hukumannya itu di Pengadilan, di Lapas itu pembinaan," kata Yasonna. (Edwin Firdaus)