Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Ingin Lihat Ada Warga Miskin di Sekitar Hutan Perhutani

Kompas.com - 11/03/2015, 17:46 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas untuk membahas peningkatan produkivitas lahan-lahan Perum Perhutani di wilayah Jawa. Jokowi ingin optimalisasi lahan Perhutani dilaksanakan paling telat mulai 2016.

Dalam ratas tersebut Presiden menyaksikan presentasi dari Perum Perhutani dan kalangan akademisi dari Universitas Gadjah Mada yang didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Intinya, Presiden ingin agar produktivitas Perhutani meningkat dalam menghasilkan pada dan jagung, serta membawa manfaat pada masyarakat sekitar.

"Proyeksi harus disesuaikan dan ada pemberian pupuk benih," kata Menteri Koordinatos Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Di lokasi yang sama, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya mengungkapkan, Perhutani akan menyediakan 100.000 hektare lahan untuk tanaman padi, dan 167.000 hektare lahan untuk tanaman jagung. Penyediaan lahan itu diproyeksikan untuk satu tahun dan dimulai pada 2016.

"Kami akan melakukan penyesuaian-penyesuaian peraturan," kata Siti.

Ia melanjutkan, penyediaan lahan-lahan itu akan disebar di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Penggarapan lahan-lahan itu dipastikan akan melibatkan masyarakat di sekitar sejalan dengan upaya memperbaiki taraf ekonomi masyarakat setempat.

"Pesan Bapak Presiden, beliau mengatakan saya dari kecil sampai tua lihat desa-desa di dekat hutan Perhutani miskin, saya enggak mau lihat begitu lagi," ungkap Siti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com