Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Yakin Jokowi Bisa Ambil Keputusan Tepat Soal Eksekusi Mati

Kompas.com - 06/03/2015, 17:06 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis


DENPASAR, KOMPAS.com
- Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa dirinya percaya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai keputusan eksekusi terpidana mati. SBY menilai bahwa keputusan Jokowi dan pemerintahannya akan mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat.

“Saya lebih bagus menyerahkan kepada Presiden Jokowi dengan pemerintahannya. Saya yakin beliau akan mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat,” kata SBY saat berkunjung di Kantor DPD Partai Demokrat Bali, Denpasar, Bali, Jumat (6/3/2015).

Beliau mengakui bahwa dirinya yang sudah selesai menjabat menjadi presiden dan sudah ada pemimpin yang baru yang memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan.

”Saya sudah selesai bertugas sebagi presiden dan sudah beralih kepada pemimpin yang baru,” ujarnya.

SBY yang masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat ini tiba di Bali dalam rangka melakukan pertemuan dengan kadernya dan sekaligus menggelar rapat pleno DPP yang dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Bali pada Sabtu 7 Maret 2015 besok di Sanur Bali.

Dalam acara pleno besok akan dibahas mengenai persiapan kongres ke-3yang masih belum ditenyukan tempatnya. Ada dua tempat yang digadang-gadang sebagai tempat kongres Partai Demokrat yaitu di Bali dan Surabaya. Keputusannya masih akan diumumkan pada hasil pleno besok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com