Australia Tawarkan Tukar Terpidana, Ini Jawaban Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal mekanisme tukar-menukar tahanan. Hal itu disampaikan Kalla menyikapi tawaran Pemerintah Australia untuk melakukan barter terpidana mati.

"Ya, kita tidak punya sistem hukum seperti itu. Kita tidak punya sistem hukum tukar-menukar tahanan ya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Kendati demikian, Kalla tak mau jika Indonesia disebut menolak tawaran tersebut.

"Tidak ditolak, bukan soal tolak. Kita tidak punya sistem hukum untuk tukar-menukar tahanan. Saya hanya mengatakan kita tidak punya sistem hukum," ucap dia.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya mengatakan bahwa Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan kepada Menlu Australia Julie Bishop bahwa pertukaran tahanan tidak dikenal dalam aturan hukum atau undang-undang di Indonesia.

"Maka, tawaran itu tidak bisa direalisasikan," kata Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis. (Baca: Kepada Menlu Australia, Retno Jawab Pertukaran Tahanan Tak Bisa Direalisasikan)

Sebelumnya, Australia menawarkan pertukaran kedua anggota Bali Nine itu dengan tiga warga Indonesia yang saat ini dihukum di Australia karena kasus narkoba. (Baca: Siapa Tiga Napi Indonesia yang Hendak "Dibarter" Australia?)

Harian Sydney Morning Herald melaporkan, kesepakatan itu bisa melibatkan tiga warga Indonesia yang kini di penjara di Australia terkait peran mereka dalam kasus narkoba terkenal tahun 1998. Mereka dilaporkan bernama Kristito Mandagi, Saud Siregar, dan Ismunandar. Ketiganya masing-masing bekerja sebagai kapten, mualim, dan teknisi sebuah kapal yang membawa 390 kilogram heroin yang disita di dekat Port Macquarie, sekitar 400 kilometer di utara Sydney.