Kubu Aburizal Tak Akui Kemenangan Agung Laksono

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional IX Bali, Fadel Muhammad, menolak mengakui jika putusan majelis Mahkamah Partai memenangkan pengurus Golkar hasil Munas IX Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Menurut Fadel, putusan Mahkamah Partai adalah seimbang.

Fadel merujuk pendapat dua majelis Mahkamah Partai, Muladi dan HAS Natabaya, yang menyatakan tidak ingin berpendapat bahwa pengurus Golkar hasil Munas IX Bali atau kubu Aburizal sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Muladi dan Natabaya menganggap hal itu sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai.

"Dua sama. Muladi dan Natabaya tidak menyatakan demikian (memenangkan kubu Agung)," kata Fadel seusai mengikuti jalannya persidangan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (3/3/2015).

Fadel mengatakan, kelompok Aburizal telah memprediksi putusan Mahkamah Partai akan terbelah seperti ini. Hal itu karena Andi Mattalatta dan Djasri Marin merupakan majelis Mahkamah Partai dari kubu Agung Laksono.

"Kita sudah prediksi sejak awal karena dua orang ini (Andi dan Djasri) hanya memihak ke sana. Natabaya agak netral, tapi setelah baca dokumen, beliau berpendapat yang lain," ujarnya.

Djasri dan Andi menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar secara aklamasi adalah tidak demokratis. Adapun untuk Munas IX Jakarta, Andi dan Djasri menilai pelaksanaannya sangat terbuka, transparan, dan demokratis. Meski di lain sisi, Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak kekurangan.

"Maka, mengabulkan permohonan pemohon (Agung) sebagian, menerima kepengurusan Munas Ancol," ucap Djasri.

Ia mengungkapkan, putusan itu harus dilaksanakan berikut sejumlah syaratnya. Dengan syarat itu, pengurus Golkar harus mengakomodasi kubu Aburizal secara selektif dan yang memenuhi kriteria, loyalitas, serta tidak melakukan perbuatan tercela untuk diakomodasi ke dalam pengurus partai. Majelis juga meminta kepengurusan Agung untuk melakukan tugas utama partai mulai dari musyawarah daerah dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional X Partai Golkar. Pelaksanannya paling lambat adalah Oktober 2016.

"Jadi musda dulu, ujungnya munas, paling lambat Oktober, itu perintah Mahkamah," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas IX Jakarta, Leo Nababan.