Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Disarankan Tidak Rangkap Jabatan

Kompas.com - 02/03/2015, 08:35 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum terpilih Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan disarankan tidak merangkap jabatan. Saat ini, Zulkifli masih menjabat sebagai Ketua MPR 2014-2019.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, rangkap jabatan akan menimbulkan kerancuan, bahkan tarik menarik kepentingan. Oleh karena itu, ia menyarankan Zulkifli melepas jabatan Ketua MPR jika memang ingin fokus membesarkan PAN. (Baca: Kata Amien Rais, Ada 3 Orang di Kubu Hatta Rajasa yang Tak Bisa Dimaafkan)

"Ketua umum ibarat manajer partai, jadi jangan nyambi, jangan rangkap jabatan," kata Siti, saat dihubungi, Senin (2/3/2015).

Siti mengatakan, PAN seharusnya menunjuk kader lain yang potensial dan mumpuni menggantikan Zulkifli sebagai Ketua MPR. Hal ini, menurut Siti, kesempatan PAN untuk mengorbitkan kadernya dalam panggung politik yang lebih besar. (Baca: Adakah Faktor Amien Rais dalam Kemenangan Zulkifli Hasan?)

"Regenerasi kan bukan hanya pergantian ketua umum, PAN harusnya sudah menyiapkan kader yang fokus mengelola partai atau lembaga seperti MPR," kata dia.

Seperti diberitakan, Zulkifli terpilih sebagai ketua umum setelah memenangkan pemungutan suara dalam Kongres IV PAN.Ia mendapatkan 292 suara, sementara Hatta 286 suara. Ada pun, 4 suara lainnya abstain.

Sebagai ketua umum terpilih PAN, Zulkifli berjanji akan mengakomodir kubu Hatta Rajasa untuk bersatu membesarkan PAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com