Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/03/2015, 15:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ditantang untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 mengenai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden. Pasalnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menduga ada kejanggalan dalam penerbitan Inpres tersebut.

"Ini ironis, Megawati mengeluarkan Inpres bagi obligator yang mencuri obligasi kita. Tiba-tiba  mereka dilepas begitu saja. Lima obligator ini harus dikawal untuk dituntaskan," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Yenny Sucipto, dalam konferensi pers di kantor Fitra, Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015).

Yenny menjelaskan, Inpres tersebut pada intinya memberikan jaminan kepastian pada obligator yang kooperatif dan sanksi bagi obligator yang tidak kooperatif. Namun, bukannya menagih utang para obligator, Inpres tersebut malah digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) pada lima obligator. [Baca juga: KPK Diminta Percepat Bereskan Kasus BLBI dan Century]

Yenny melanjutkan, kejanggalan mulai tampak pada lima obligator kelas atas yang mendapat stempel lunas, sementara mereka masih memiliki kewajiban untuk melunasi utang kepada negara.

Yenny mengatakan, dari total Rp 89,9 triliun, baru 27 triliun yang diterima oleh negara. Adapun kelima bank yang menerima SKL yaitu BCA (Salim Group sebagai obligator), BDNI (Sjamsul Nursalim) sebagai obligator, BUN (M Hasan sebagai obligator), Bank Surya (Sudwikatmo sebagai obligator) dan Bank RSI (Ibrahim Risjad sebagai obligator).

Menurut Yenny, penerbitan Inpres oleh Megawati dinilai sangat memiliki keterkaitan dengan dominasi partai politik dan elite korporasi. Untuk itu, Fitra mendesak Jokowi untuk dapat meninjau ulang Inpres tersebut, dan memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit investigasi dana SKL dan nilai aset BLBI. [Baca juga: Pengamat: Kriminalisasi KPK Diduga untuk Mengamankan Megawati]

"Perlu keberanian besar Jokowi. Saya yakin Jokowi cukup konsisten. Kalau Jokowi berani sama kebijakan kesejahteraan rakyat, ya, harus pro juga dalam penegakan hukum," kata Yenny.

 
 
 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com