Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panitia: Tidak Ada Aklamasi di PAN

Kompas.com - 28/02/2015, 17:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Sebuah spanduk bertuliskan 'PAN Bukan Partai Aklamasi', terpajang di salah satu sudut ruangan Hotel Westin, Nusa Dua, Bali.

Di hotel ini rencananya PAN akan menyelenggarakan Kongres IV yang akan dibuka pada Sabtu (28/2/2015) malam, dan akan ditutup pada Senin (2/3/2015) mendatang.

Pantauan di lokasi, spanduk itu berwarna putih. Sementara tulisan yang menegaskan PAN bukan partai aklamasi tertoreh dengan tinta merah. Tepat di samping spanduk itu terdapat spanduk berwarna biru dengan foto wajah Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Wakil Ketua Steering Comittee Kongres IV PAN, Tjatur Sapto Edy mengatakan, jika spanduk 'PAN Bukan Partai Aklamasi' bukanlah berasal dari panitia. Ia menjelaskan, soal aklamasi di dalam pemilihan ketua umum yang baru, tidak ada di dalam budaya PAN.

"Yang jelas, bukan aklamasi, tetapi musyawarah mufakat," kata Tjatur. Ia mengatakan, jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka mekanisme pemilihan ketua umum akan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Nantinya, kandidat dengan suara terbanyak akan dipilih sebagai ketua umum yang baru. Dalam Kongres IV ini, ada dua calon ketua umum yang akan bertarung yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.

Tjatur menambahkan, tata tertib mengenai pemilihan ketua umum yang baru akan dibahas di dalam rapat pembahasan tata tertib, Minggu (1/3/2015).

Dalam pembahasan itu, juga akan dibahas mengenai tata tertib penyelenggaraan kongres. "Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka baru diselenggarakan pemungutan suara," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com