Ruki Anggap Pimpinan KPK Sebelumnya Tak Bisa Jalin Hubungan Baik dengan Polri-Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengatakan, Presiden Joko Widodo berpesan bahwa KPK, Kejaksaan, dan Polri harus meningkatkan koordinasi dan saling membantu dalam menangani perkara hukum. Hal tersebut, kata Ruki, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada tiga lembaga penegak hukum itu.

"Untuk itu KPK, Polri, dan Kejaksaan melakukan konsolidasi ke dalam, sinergi, dan koordinasi serta saling membantu. Caranya dibahas teknis oleh masing-masing instansi," ujar Ruki di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Namun, Ruki tidak menjelaskan bagaimana cara ketiga lembaga tersebut saling membantu dalam menangani perkara hukum. Ia malah menyebut para pimpinan sebelumnya, saat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto masih aktif menjadi pimpinan KPK, tidak dapat menjalin hubungan dengan baik dengan Kejaksaan dan Polri.

"Kan pimpinan KPK lama yang tidak benar," kata Ruki.

Oleh karena itu, pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, peningkatan kualitas hubungan dengan Polri dan Kejaksaan menjadi langkah awal KPK dengan formasi pimpinan yang baru. Johan mengatakan, KPK telah melakukan pertemuan dengan Wakapolri Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam upaya meningkatkan sinergi ketiga lembaga tersebut.

"Permintaan SDM dari kejaksaan, Jaksa Agung mengatakan KPK minta berapa pun kita sediakan. Dan juga dengan pak Wakapolri sama," kata Johan.

Selain itu, kata Johan, KPK juga saat ini tengah berdiskusi dengan pihak internal KPK mau pun Kejaksaan dan Polri menangani perkara yang menjerat Abraham dan Bambang. Johan mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar terkait kasus hukum yang juga menyeret para penyidik KPK.

"Kami sedang memikirkan untuk mencari jalan keluar. Tentu tidak bisa diputuskan saat ini karena masih dalam proses pembahasan," ujar Johan.