Antisipasi Petahana Gunakan APBD di Pilkada, Bawaslu Gandeng BPKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mengantisipasi praktik kecurangan yang biasa terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh petahana.

"Kami akan melakukan pengawasan dengan BPKP terkait hal itu. Memang benar banyak dan sangat rawan dana APBD untuk pilkada disalahgunakan oleh petahana," ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai bertemu Presiden Joko Widodo membahas kesiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015, di Istana Kepresidenan, Selasa (24/2/2015).

Muhammad menuturkan, anggaran pemerintah daerah biasanya digunakan untuk memenangkan petahana atau bahkan sanak keluarganya yang maju dalam pilkada. Pos yang paling rawan bocor adalah alokasi dana bantuan sosial.

"Cara yang mereka gunakan di anggaran adalah dengan menggelembungkan dana bansos. Terus dana bansos itu ya buat pilkada supaya petahana menang. Permainan seperti ini memang sangat jelas," kata Muhammad.

Maka dari itu, lanjut dia, Bawaslu mengajak BPKP dan juga Inspektorat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengawasan khusus terkait hal tersebut. "Ini sudah sangat mengkhawatirkan dan waktu pilkada semakin dekat," ucapnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan pilkada serentak tahap pertama akan dilakukan pada Desember 2015. Akan ada 272 pilkada yang dilakukan tahap pertama di mana pilkada yang dilakukan tahap pertama untuk mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2015 hingga Juni 2016.

Untuk persiapan pilkada serentak itu, Muhammad mengaku Bawaslu sudah hampir selesai merampungkan perangkat aturan. Peraturan Bawaslu itu akan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat bersama Komisi Pemilihan Umum. "Sekitar 90 persen siap," ucap dia.