Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nursjahbani Katjasungkana Ungkap Kronologi Teror Bom yang Diterimanya

Kompas.com - 19/02/2015, 21:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto membenarkan bahwa ia mendapatkan ancaman teror bom melalui pesan singkat. Ia mengatakan, pesan tersebut diterimanya dari nomor 087864272394 pada Rabu (18/2/2015) pukul 22.45 WIB.

Merasa terancam, Nursyahbani lantas mengirim pesan singkat ke Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti pukul 23.40 WIB dan mengadukan pesan misterius yang diterimanya. Pesan singkat itu berisi "Ada bom di halaman rumahmu. Tunggu meledak".

Nursyahbani mengaku sudah seminggu terakhir mendapatkan pesan bernada ancaman ke telepon genggamnya. Dalam pesan singkatnya ke Badrodin, Nursyahbani meminta agar pengaduannya diperhatikan.

"Saya mau lapor, bahwa saya mendapat ancaman seperti ini dari nomor 6287864272394. Juga ancaman-ancaman lainnya seminggu terakhir ini. Mohon perhatian," ujar Nursyahbani saat dihubungi, Kamis (19/2/2015), menirukan pesan yang disampaikannya ke Badrodin.

Kemudian, sekitar pukul 23.42 WIB Badrodin membalas pesan singkatnya dan menyatakan kesediaannya untuk segera menyelidiki kondisi rumahnya. Pada pukul 00.56 WIB, Kepala Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Daniel Pasaribu menghubungi Nursyahbani namun tidak sempat diangkat olehnya. Baru sekitar pukul 01.56, Daniel mengirimkan pesan singkat kepada Nursyahbani.

"Selamat pagi, maaf ibu, saya Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes Pol Daniel Pasaribu. Kami mendapat info bahwa ibu ada mendapat ancaman. Tolong dilidik dan lakukan pengamanan," Nursyahbani menirukan pesan singkat yang dikirimkan Daniel.

Sekitar pukul 2.03 WIB, Nursyahbani mengirim pesan singkat kepada Daniel untuk memberitahu bahwa sejumlah petugas keamanan dan tim buser telah datang untuk menyisir dugaan bom di rumahnya. Namun, hasilnya nihil.

Daniel, kata Nursyahbani, berjanji akan melacak nomor asing tersebut dan segera menemukan pelaku. Setelah dilacak oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa pesan ancaman itu dikirim dari wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Sandra Moniaga, teman saya yang lapor ke BH juga, barusan mengabarkan setelah dilacak, pengancam dari wilayah NTB," kata Nursyahbani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com