JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo dalam suksesi pimpinan Polri. Ia menilai keputusan tegas Jokowi itu telah melegakan seluruh rakyat.
Romy mengakui bahwa sehari sebelum Jokowi mengurungkan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri, PPP mengusulkan agar Presiden untuk tetap melantik Budi. Usul itu berdasarkan alasan bahwa pengangkatan Budi telah berlandaskan aspek hukum.
"Kami memberikan dukungan sepenuhnya atas langkah yang diberikan Presiden sebagai bukti optimal. Meskipun sehari sebelumnya, kami PPP dalam pertimbangan, paling sedikit mudaratnya adalah melantik BG karena dia sudah berlandaskan aspek hukum yang berlaku," ujar Romy seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional I PPP di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (19/2/2015).
Romy mengakui bahwa keputusan yang diambil di tengah perbedaan pendapat itu tidak akan menyenangkan semua pihak. Ia menyarankan agar keputusan itu diikuti dengan mekanisme yang baik di parlemen. Presiden perlu menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Budi itu di hadapan DPR.
"Sebagian teman-teman di DPR tentu masih ada yang mempertanyakan tentang alasan konsitusional, manakala seorang calon kapolri yang sudah disetujui DPR, belum diproses, kemudian ada pencalonan kapolri berikutnya. Ini yang harus dijawab Presiden," kata Romy.
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (18/2/2015), Presiden Jokowi mengumumkan untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Presiden kemudian mengajukan Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri. Selanjutnya, Presiden akan menunggu persetujuan DPR untuk melantik Badrodin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.