Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Johan Budi Saat Ditunjuk Wapres Jusuf Kalla Menjadi Pimpinan KPK

Kompas.com - 19/02/2015, 06:41 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengaku tidak menyangka saat mengetahui dirinya ditunjuk sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK. Ia mengatakan, pada hari Presiden Joko Widodo mengumumkan pengangkatan pimpinan sementara KPK, ia mendapati 53 panggilan tak terjawab di telepon genggamnya.

Rabu (18/2/2015) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, Johan terbangun karena menyadari telepon genggamnya tak hentinya bergetar, tanda seseorang menghubunginya. Akhirnya, pada panggilan kesekian kalinya, Johan menjawab sambungan telepon tersebut.

"Saya dihubungi ajudan Presiden sekitar pukul 1 siang (13.00), menyampaikan bahwa Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla) ingin bicara," ujar Johan saat ditemui di ruangannya, Kamis (19/2/2015) dini hari.

Setelah itu, kata Johan, ajudan itu menyerahkan telepon kepada Kalla dan berbicara langsung dengannya. Ia mengatakan, saat itu pembicaraan antara ia dan Kalla terjadi cukup singkat.

"Pak JK bilang, 'Nih Pak Johan dari pagi dikontak tidak bisa. Saya bilang, 'Maaf Pak, pukul 5 (pagi) dari kantor, pukul 6 baru tidur. Ada apa Pak?'" kata Johan menirukan perbincangannya.

Kalla, lanjut Johan, menanyakan kesediaannya menjadi pimpinan sementara KPK. Johan mengaku kaget diajukan pertanyaan seperti itu. Ia sama sekali tidak menyangka dan terkejut ditunjuk jadi plt pimpinan KPK. "Saya bilang, 'Untuk lembaga ini, saya siap Pak,'" kata dia.

Setelah sambungan telepon diputus, Johan langsung mengecek telepon genggamnya dan terkejut begitu mendapati 53 panggilan tak terjawab dari banyak orang serta sejumlah pesan singkat dari ajudan Presiden dan pegawai kantor KPK. Ia mengatakan, salah satu panggilan tak terjawab berasal dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sekitar pukul 14.20 WIB, Jokowi mengadakan konferensi pers di Istana Negara dan memutuskan pemberhentian sementara Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, Jokowi mengeluarkan surat Keputusan Presiden untuk mengangkat tiga pimpinan sementara KPK yang mengisi kekosongan kursi komisioner, yaitu Johan Budi, mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, dan akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji.

Selain itu, Jokowi juga menunjuk Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon kepla Polri untuk menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang batal dilantik karena dijadikan tersangka oleh KPK.

Johan mengatakan, ia masih berada di jalan menuju kantornya saat Jokowi mengumumkan Keppres tersebut. Ia lantas mendengarkan siaran konferensi pers tersebut melalui radio setibanya di Gedung KPK. Johan mengatakan, ada ucapan yang meninggalkan kesan padanya dalam pernyataan singkat Jokowi. Jokowi, kata dia, berharap hubungan KPK dengan Polri dapat diperbaiki setelah Badrodin dilantik menjadi kepala Polri.

"Ini dalam maknanya. Ada hal yang nanti saya optimistis akan selesai. Saya yakin Jokowi putuskan yang terbaik," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com