"Mudah-mudahan dengan adanya keputusan Presiden bahwa Badrodin Haiti menjadi calon kepala Polri, maka dia bisa melakukan langkah-langkah pencegahan upaya kriminalisasi lebih jauh secara tegas," ujar Imam, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Imam mengatakan, Badrodin harus didorong agar bertindak tegas dalam menghentikan kriminalisasi terhadap KPK. Ia juga berharap Badrodin dapat membenahi internal Polri sehingga kembali terjalin hubungan harmonis dengan KPK.
"Kita dorong Pak Badrodin bisa lebih tegas dan melakukan pembenahan-pembenahan di Polri dan bisa bekerja sama kembali dengan KPK. Kita lihat apakah Pak Badrodin bisa menjalankan tugasnya dengan baik, mengembalikan hubungan antara Polri dengan KPK," kata Imam.
Dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu siang, Jokowi menyatakan bahwa pencalonan Budi Gunawan sebagai kepala Polri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Presiden memutuskan hal itu untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif.
"Maka dari itu, hari ini kami usulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapat persetujuan DPR sebagai kepala Polri," kata Jokowi.
Polemik pergantian kepala Polri bermula dari keputusan Presiden mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tak lama setelah usulan tersebut diserahkan kepada DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Budi sebagai tersangka korupsi.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.