Pimpinan DPR Sarankan Busyro dan Robby Jadi Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyarankan agar dua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Buysro, Muqoddas dan Robby Arya Brata, disetujui menjadi pimpinan KPK. Langkah itu disarankan untuk mengatasi kekosongan pimpinan KPK.

"Jaman SBY sudah diajukan pimpinan KPK yang lulus pansel. Itu Buysro dan Robby didorong di DPR untuk disetujui DPR," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Busyro dan Robby diserahkan oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan sebagai pimpinan DPR. Namun, DPR memutuskan menunda proses seleksi.

DPR ingin agar proses seleksi keduanya dilakukan bersamaan proses seleksi menjelang berakhirnya masa jabatan empat pimpinan KPK lainnya pada akhir 2015. (baca: "Jokowi Kok Kelihatan Santai-santai Saja, Terkesan Pembiaran")

Namun, dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian. Bambang dijerat terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi dan Abraham dijerat dengan tuduhan memalsukan dokumen.

Sesuai UU KPK, pimpinan KPK yang bertatus tersangka harus mundur untuk sementara waktu dari KPK. Meski demikian, keduanya masih bekerja lantaran belum ada surat keputusan dari Presiden Joko Widodo.

Agus mengatakan, jika KPK hanya dipimpin oleh dua orang nantinya, dikhawatirkan putusan yang diambil dianggap cacat hukum. Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mempercepat proses pergantian pimpinan KPK. (baca: Abdee Minta Jokowi Buktikan Janji Kampanye Dukung Pemberantasan Korupsi)

"Bila hanya dipimpin dua orang saja, kinerja KPK tidak akan maksimal," kata politisi Partai Demokrat itu.

Agus menambahkan, ada dua cara yang dapat dilakukan Presiden untuk mempercepat proses seleksi, yakni membentuk panitia seleksi dan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dua cara itu masing-masing memiliki kelemahan.

"Jika membentuk pansel maka enggak bisa cepat. Sedangkan kalau bentuk perppu memang cepat, tapi harus diuji melalui DPR. Kalau tidak disetujui maka gugur," ujar Agus.