Tumpak: Kasus BG Tidak Bisa Dihentikan, KPK Buat Sprindik Baru atau PK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean meminta KPK tidak menghentikan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Meskipun hakim memutuskan penetapan tersangka Budi tidak sah, kata Tumpak, KPK tidak dapat menghentikan penyidikan kasus tersebut.

"Tidak bisa, KPK tidak bisa menghentikan penyidikan meski ada putusan praperadilan," ujar Tumpak saat dihubungi, Selasa (17/2/2015).

Tumpak mengatakan, jika status tersangka dianggap tidak sah sehingga harus ditanggalkan, maka KPK harus membuat surat penyidikan (sprindik) baru. Dengan demikian, lanjut dia, KPK dapat melanjutkan penyidikan terhadap Budi.

"Mungkin bisa buat sprindik baru dengan formulasi berbeda. Kalau putusan itu tidak bisa bicara dengan substansi," ujar Tumpak.

Tumpak menilai, hakim Sarpin Rizaldi yang mengambil putusan dalam sidang tersebut telah melakukan terobosan yang salah. Ia mengatakan, sudah jelas tertera dalam undang-undang bahwa status tersangka tidak dapat diajukan menjadi objek praperadilan. (baca: Hakim Anggap Permohonan Budi Gunawan Termasuk Obyek Praperadilan)

"Ini hal yang baru karena penetapan tersangka bukan substansi yang dapat diajukan objek praperadilan. Hakimnya memperluas," kata anggota Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo itu.

Oleh karena itu, Tumpak juga mendorong KPK untuk segera mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas putusan praperadilan yang mengabulkan sebagian gugatan calon Kapolri itu.

"Kami harap putusan ini bisa dianulir jadi ajukan PK ke MA. Kalau ini dibiarkan saja, ini berbahaya," kata dia.

KPK belum memutuskan langkah apa yang akan diambil untuk menyikapi putusan praperadilan tersebut. KPK ingin membaca terlebih dulu putusan Hakim Sarpin. (baca: Penetapan Tersangka Budi Gunawan Tak Sah, KPK Tunggu Salinan Putusan)

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengisyaratkan bakal melanjutkan pengusutan kasus Budi Gunawan. Bambang mengatakan, KPK akan mempelajari secara tekstual putusan praperadilan yang dimenangkan pihak Budi. (baca: Gugatan Budi Gunawan Dikabulkan, KPK Yakin Masih Ada Jalan Keluar)

Adapun Budi Gunawan meminta semua pihak, terutama KPK, agar menghormati putusan praperadilan. (baca: Budi Gunawan Minta KPK Patuhi Putusan Praperadilan)

Budi mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada langkah lain yang bisa dilakukan KPK atas putusan praperadilan itu. Putusan praperadilan, kata dia, final dan mengikat dan tidak dimungkinkan upaya hukum lain.