Bantah Ingin Lemahkan KPK, Hasto Sebut Megawati yang Tanda Tangan Pendirian KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menegaskan bahwa dirinya ataupun PDI-P tak mempunyai niat untuk melemahkan, apalagi membubarkan KPK. Hal itu disampaikannya terkait langkahnya menyebut adanya manuver politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Ia lalu menyinggung langkah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menandatangani pendirian KPK saat menjabat sebagai presiden pada 2002 lalu.

"Ibu Mega dulu yang tanda tangan (pendirian) KPK," kata Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2015) siang.

Hasto mengatakan, PDI-P selama ini selalu memberikan dukungan penuh terhadap KPK. Jika ada kader PDI-P yang terlibat korupsi, kata Hasto, PDI-P tidak akan mengintervensi penegakan hukum, apalagi membela kader yang bersangkutan.

"Korupsi ini adalah masalah bangsa yang harus kita perangi bersama," ujar Hasto.

Hasto menambahkan, pernyataannya terkait Abraham selama ini justru bertujuan untuk menyelamatkan KPK. Dia menilai tidak pantas KPK dipimpin oleh orang yang melanggar kode etik dan melakukan penyalahgunaan wewenang seperti Abraham.

Dia membantah pernyataannya itu berhubungan dengan penetapan Komjen Budi sebagai tersangka oleh KPK.

"Di tengah kewenangan besar, dengan harapan publik tinggi, atas misi mulia KPK memberantas korupsi, harus didukung oleh pimpinan yang punya etika. Yang tidak melakukan kebohongan publik," ucapnya.

Hasto datang ke PN Jaksel atas permintaan pengacara Budi. Ia akan diminta klarifikasi soal pernyataannya yang sudah disampaikan kepada Komisi III dan Bareskrim Polri soal Abraham.

Menurut dia, Abraham melobi elite PDI-P agar bisa menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo. (Baca: Datangi PN Jaksel, Hasto Siap Jadi Saksi untuk Bela Budi Gunawan)