Usman Hamid: Presiden Kurang "Sense of Crisis" Atasi Kriminalisasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang melakukan lawatan ke luar negeri di tengah kisruh konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI. Menurut dia, presiden masih belum memiliki kepekaan kuat terhadap krisis meski sudah banyak aksi massa yang menuntut presiden segera bersikap.

"Itu menunjukkan kurangnya sense of crisis dari presiden, kita semua rasakan ada krisis. Media juga beritakan itu, demo dilakukan," ujar Usman di Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Lambatnya presiden bersikap, kata dia, juga berpengaruh pada terpuruknya institusi kepolisian di mata masyarakat. Apalagi status calon kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, hingga kini masih belum jelas akan dilantik atau tidak.

Usman menengarai sikap gamang presiden itu mendorong Polri mengabaikan perintah presiden, yang meminta KPK dan Polri tidak melakukan berbagai aksi yang menimbulkan dinamika baru. Salah satunya adalah upaya penyitaan dokumen milik KPK yang disebut terkait dengan kasus yang menimpa Bambang Widjojanto dalam perkara saksi palsu sengketa pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

"Belum pernah dalam sejarah, wibawa presiden jatuh serendah ini. Mulai dari penetapan tersangka, hingga meminta penetapan pengadilan adalah bagian dari akibat bersayapnya kalimat presiden dalam mengatasi krisis KPK-Polri," kata Usman.

Saat ini Presiden Joko Widodo masih berada di luar negeri dalam rangka lawatan ke tiga negara, yakni Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Presiden baru akan kembali ke Tanah Air pada Senin (9/2/2015) malam ini.

Presiden akan mengambil keputusan terkait konflik KPK-Polri pada pekan ini. Selama berada di luar negeri, presiden meminta kedua institusi itu untuk tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan gejolak baru, mulai dari penetapan tersangka baru, penangkapan, hingga penggeledahan.