Pelajar Indonesia di Belanda Yakin Ada Intervensi Politik dalam Kisruh KPK-Polri

LEIDEN, KOMPAS.com - Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Leiden, Belanda menduga ada kriminalisasi terhadap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kecurigaan ini diperkuat dengan adanya laporan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan empat pimpinan KPK, namun laporan itu disampaikan secara bersamaan.

Selain itu, PPI di Leiden juga yakin ada intervensi politik menyangkut perkara kriminalisasi para pimpinan KPK tersebut.

"Kami menyimpulkan dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa laporan-laporan tersebut terkesan direkayasa, janggal secara prosedural hukum, dan sarat dengan muatan politik, yang akan berujung pada lumpuhnya institusi KPK. Hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat lembaga tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan KKN di Indonesia," tulis Ketua PPI Leiden Herman Yosef Paryono dalam surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, Sabtu (5/2/2015).

Herman menegaskan, PPI Leiden menolak segala bentuk intervensi politik maupun hukum yang dapat melemahkan dan mengganggu kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Intervensi politik itu, lanjut dia, erat kaitannya dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan transaksi keuangan tak wajar.

PPI Leiden, kata Herman, paham keputusan penunjukkan calon Kapolri adalah hak Presiden. Namun, mereka meminta kepada Presiden untuk tak melantik Budi sebagai Kapolri dan segera mencari calon Kapolri yang baru dan bersih serta bebas dari permasalahan hukum.

"Keberlangsungan KPK dan Polri menjadi tolak ukur penegakan supremasi hukum dan menjadi acuan bagi keberlangsungan pemberantasan KKN di Indonesia. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya Bapak Presiden yang telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan intervensi politik yang meresahkan masyarakat Indonesia, seperti pembentukan Tim Sembilan," ujar Herman.

Herman juga menyatakan, PPI Leiden meminta Presiden mengawasi kinerja Tim Sembilan untuk melakukan transparansi informasi kepada publik sekiranya telah ditemukan adanya fakta atau informasi baru. Presiden pun diminta menindaklanjuti rekomendasi kerja Tim Sembilan jika telah melakukan kerja sesuai asas transparansi.