Kecewa, Kompolnas Tidak Akan Libatkan KPK dan PPATK untuk Calon Kapolri Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyiapkan sejumlah nama calon Kepala Polri (Kapolri) baru untuk diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Komisioner Kompolnas M Nasser memastikan penyaringan nama tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

"Tidak akan, mereka sudah mengabaikan kami selama ini," ujar Nasser di pelataran parkir Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/2/2015) sore.

Nasser mengatakan, Kompolnas dan KPK telah terikat sebuah nota kesepahaman kerja. MoU tentang kerja sama kedua institusi tersebut diperbaharui setiap tahunnya. Nasser mengatakan, Pasal 3 dalam MoU itu menyebutkan, Kompolnas dan KPK bisa saling bertukar informasi, terutama hal-hal terkait dengan pemberantasan korupsi, suap dan gratifikasi.

"Tapi waktu pencalonan Pak Sutarman dulu, kami minta KPK memberikan rekam jejak. Tapi tidak dijawab, itu kan tidak benar," ujar Nasser.

Demikian juga pasca-dicopotnya Jenderal Sutarman menjadi Kapolri, Januari 2015 lalu, dan Kompolnas ramai diberitakan bakalan mengusulkan nama calon Kapolri baru. Hal itu tak membuat KPK dan PPATK berinisiatif membantu prosesnya.

"Mulai 12 November sampai Desember 2014 saja, ada 184 beriya bahwa Kompolnas tengah menyaring calon Kapolri. Kalau KPK dan PPATK punya niat baik, kita dikasih informasi dong," lanjut Nasser. (Baca: Komjen Budi Waseso Diajukan Kompolnas Jadi Calon Kapolri)

Diketahui, Kompolnas menyiapkan lima nama sebagai Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti, Komjen Putut Eko Bayuseno, Komjen Suhardi Alius, Komjen Dwi Prayitno dan Komjen Budi Gunawan. Belakangan, nama Budi Gunawan dan Suhardi Alius dicoret. Otomatis, hanya tiga nama yang masih bertahan ditambah Komjen Budi Waseso. Nama Budi Waseso masuk terakhir lantaran dia baru menerima kenaikan pangkat dari Irjen menjadi Komjen pada Kamis ini. (Baca: Kompolnas Pastikan Presiden Tak Akan Lantik Budi Gunawan)