Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Surat Bebas Aiptu Labora, Komisi III DPR Bakal Kunjungi Papua

Kompas.com - 05/02/2015, 14:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III DPR berencana berkunjung ke Papua untuk memantau langsung apa yang menjadi akar masalah dari bebasnya terpidana Aiptu Labora Sitorus dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong, Papua. Komisi III menilai janggal keluarnya surat pembebasan Labora.

"Nanti tanggal 24 Februari, kami (Komisi III) akan mengecek sekaligus kunker ke Papua," kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2015) siang.

Menurut Aziz, terbitnya surat pembebasan tersebut jelas menyalahi prosedur sehingga harus diusut secara tuntas. Semestinya, kata dia, surat diterbitkan oleh pengadilan, bukan dari lembaga pemasyarakatan. (Baca: Aiptu Labora Sitorus Dilindungi Oknum Aparat)

"Oknum Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini dirjen lapas harus dilihat kenapa bisa mengeluarkan surat seperti itu," ujar politisi Partai Golkar ini.

Komisi III, menurut Aziz, sudah melakukan pembicaraan informal dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait terbitnya surat pembebasan Aiptu Labora tersebut. Namun, hingga kini Komisi III belum berencana melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan terbitnya surat pembebasan terhadap Labora. (Baca: Menkumham Beri Waktu Dua Pekan kepada Kapolda untuk Bawa Labora Kembali ke Lapas)

Seperti dikutip harian Kompas, Labora akan melawan jika dieksekusi jaksa terkait putusan Mahkamah Agung yang menghukum Labora 15 tahun penjara. Terpidana kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, ini juga menolak dikatakan menghilang.

Hal tersebut dikatakan Fredy Fakdawer selaku juru bicara Labora di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (4/2/2015). Ia mengatakan, kejaksaan sudah melakukan pembohongan publik di semua media massa, bahwa Labora masuk daftar pencarian orang.

”Selama ini Labora tidak pernah meninggalkan Sorong. Ia hanya berada di Tampa Garam. Namun, pihak kejaksaan malah mengatakan Labora menghilang,” ujarnya.

Fredy mengatakan, Labora terkena serangan stroke ringan karena depresi permasalahan hukumnya. Akibatnya, Labora menderita kelumpuhan di tangan kiri dan kanan.

”Saat ini, sekitar 1.000 warga bersiaga di Tampa Garam. Apabila pihak keamanan dan kejaksaan bersikeras menangkap pimpinan kami, pertumpahan darah akan terjadi,” ucapnya.

Tampa Garam merupakan daerah di Rufei Pantai, Kota Sorong, tempat perusahaan pengolahan kayu milik Labora, PT Rotua, berada. Selama ini, Labora tetap menjalankan perusahaannya yang berada di Jalan Panjaitan itu. Perusahaan tersebut mengolah ribuan balok kayu merbau yang didatangkan dari sejumlah wilayah di Papua Barat. Sekitar 300 orang bekerja di sana.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas dari Kejaksaan Negeri Sorong, rumah Labora berada di dalam area perusahaan seluas 40 hektar itu. Area tersebut dikelilingi pagar setinggi 3 meter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com