Kompas.com - 04/02/2015, 15:15 WIB
Anggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, Aiptu Labora Sitorus (kanan) bersama kuasa hukumnya Azet Hutabarat KOMPAS. com/Indra AkuntonoAnggota Kepolisian Resor Raja Ampat, Papua Barat, Aiptu Labora Sitorus (kanan) bersama kuasa hukumnya Azet Hutabarat
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyebut Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resor Sorong Kota, Papua Barat, bisa lama bebas dari tahanan karena keterlibatan oknum aparat keamanan.

"Dia pasti dilindungi aparat. Tidak mungkin kalau tidak ada kerja sama dengan aparat bisa selama itu dia bebas. Terlebih staf kami di sana sudah pernah mencoba memanggil Labora kembali ke tahanan, tetapi gagal," ujar Yasonna seusai bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2).

Yasonna menerima informasi adanya keterlibatan oknum aparat dari tim Kemenkumham yang diturunkan ke Sorong. Oknum aparat itu dia sebut dari kepolisian dan instansi lain. Namun, dia menolak menyebutkan instansi lain tersebut. "Saya tahu ada informasi itu. Ada laporan dari Sorong, tetapi saya tak mau menyampaikannya," ujarnya.

Keterlibatan oknum aparat keamanan adalah bagian dari jaringan yang disebutnya melindungi Labora sehingga pria yang telah divonis Mahkamah Agung 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar itu bisa bebas dan sekian lama sulit dibawa lagi ke tahanan. Aparat Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sorong termasuk dalam jaringan itu.

Tak sesuai prosedur

Dari Jayapura dilaporkan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat Agus Soekono mengatakan, surat LP Sorong yang membuat Labora bebas tidak sesuai prosedur. Surat itu diterbitkan LP Kelas IIB Sorong pada 24 Agustus 2014.

"Ada sejumlah kejanggalan dalam surat yang ditandatangani Pelaksana Harian Kepala LP Sorong Isak Wanggai, yakni tiadanya cap sidik jari terpidana dan nama institusi di kepala surat. Surat bebas ini tidak sah," kata Agus, Selasa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Labora adalah terpidana kasus pencucian uang serta penimbunan bahan bakar minyak dan kayu di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Ia memiliki uang di rekening bank mencapai Rp 1,5 triliun.

Pada 17 September 2014, Mahkamah Agung menolak kasasi Labora serta memvonis 15 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar. Sebelumnya, dalam tahapan banding yang diajukan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tinggi Papua, Labora divonis 8 tahun penjara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana juga mengungkapkan adanya kesalahan prosedur di Kemenkumham terkait surat bebas hukum pada Labora.

Ia menilai, lepasnya Labora dari LP Sorong merupakan tanggung jawab Kemenkumham.

"Pihak LP tidak berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait surat bebas hukum oleh LP," kata Tony sembari mengatakan, kini Kejaksaan Agung fokus pada pencarian Labora agar segera bisa mengeksekusi putusan kasasi. (APA/FLO/B01)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.