Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: PDI-P Bersama Presiden, Presiden Bersama PDI-P

Kompas.com - 04/02/2015, 14:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Fungsionaris PDI Perjuangan, Puan Maharani, membantah keretakan hubungan antara partainya dan Presiden Joko Widodo. Ia memastikan bahwa tidak ada perpecahan apa pun antara kedua pihak, termasuk dalam masalah pergantian kepala Polri.

"Enggak ada perpecahan kok, buktinya saja Ibu Mega masih bertemu dengan Pak Presiden. Presiden mau bicara dengan Ibu Mega. Bu Mega sebagai presiden kelima juga urun rembuk dan memberikan beberapa masukan. Jadi enggak ada pecah atau enggak," kata Puan di istana kepresidenan, Rabu (4/2/2015).

Puan yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya itu menyatakan tidak tahu isi pertemuan antara Jokowi dan Megawati bersama elite partai koalisi pendukung pemerintah. Namun, untuk kasus Budi Gunawan, Puan menyatakan bahwa PDI-P menantikan keputusan apa pun dari presiden.

"PDI-P bersama dengan presiden, presiden bersama dengan PDI-P," kata putri Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri tersebut.

Isu keretakan hubungan antara Jokowi dan PDI-P ini mengemuka di tengah kegaduhan masalah penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Jokowi telah menunda pelantikan Budi setealh Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Syafii Maarif selaku ketua tim independen untuk penyelesaian konflik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, semalam, mengatakan bahwa Jokowi telah meneleponnya dan menyatakan tidak akan melantik Budi sebagai kepala Polri. Namun, kemarin malam para elite partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat termasuk PDI-P meminta agar Jokowi menunggu keputusan sidang praperadilan yang diajukan Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com