Kinerja Pemerintah Tak Disorot, Relawan Minta Jokowi Segera Ganti Calon Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Projo meminta Presiden mengganti calon Kapolri.

"Masalah pelantikan Kapolri ini sudah menyita energi pemerintah dan rakyat. Daripada jadi berlarut-larut sebaiknya Presiden mengajukan nama baru," ujar Budi melalui siaran persnya kepada Kompas.com, Selasa (3/2/2015).

Pada dasarnya, Projo tidak mempersoalkan pencalonan Budi menjadi Kapolri. Pasalnya, proses pencalonan Budi telah sesuai prosedur, yakni melalui pertimbangan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan melalui proses fit and proper test di DPR RI.

Namun, saat nama Budi sudah berada di DPR RI, tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi sebagai tersangka. Projo menganggap, kegaduhan politik dimulai dari sini.

"KPK ngerjain Presiden dan mempermalukan Budi Gunawan. Kalau memang punya bukti harusnya kan jauh-jauh hari KPK jadikan BG tersangka. Ada apa dengan KPK?" lanjut Budi.

Penetapan Budi menjadi tersangka berimbas kisruh antara KPK dan Polri. Sejumlah pimpinan KPK dilaporkan ke Polri. (baca: Wakapolri Temui Presiden di Istana)

Projo mengapresiasi positif langkah Jokowi yang menunda pelantikan Budi sebagai Kapolri. Projo juga mengapresiasi langkah Presiden untuk membentuk tim independen yang diberi tugas menyelidiki kisruh institusi antara KPK dengan Polri.

Namun, langkah Presiden tersebut menurut Projo telah berkembang menjadi kegaduhan politik tak jelas pangkalnya. Kegaduhan itu, menurut Projo, berimbas pada tidak disorotnya kerja-kerja positif pemerintah. Meski program pemerintah berjalan, kepercayaan publik malah turun hanya lantaran kisruh politik itu.

"Oleh sebab itu, sekali lagi, ganti sajalah Budi Gunawan. Masih banyak jenderal-jenderal Polisi, saya enggak sebut nama siapa-siapa saja ya, Presiden pasti tahu yang paling cocok buat rakyat Indonesia," ujar Budi.

Selain mencalonkan nama Kapolri yang baru, Projo juga meminta KPK dan Polri tidak saling sandera. Penegakan hukum tidak usah didasarkan pada balas dendam semata.

"Presiden dan rakyat butuh Polri yang kuat dan profesional. Butuh juga KPK yang kuat dan profesional. Kedua lembaga ini harus kompak dan bekerjasama dalam penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi," lanjut Budi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengatakan, Presiden dalam waktu dekat mengambil keputusan perihal polemik pergantian Kapolri. (baca: Mensesneg: Sangat Indah kalau Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri)

"Memang pada akhirnya Presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan. Jadi kalau saya ke sana (menghadap Presiden Jokowi) ini segera akan diputuskan," kata Pratikno di istana kepresidenan.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan Presiden menyampaikan keputusan hari ini, Pratikno yang akan bertemu Jokowi menjawab, "Makanya jangan dihadang saya. Nggak tahu, semoga."

Pratikno menjelaskan, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah memberikan sejumlah nama calon Kapolri untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan.

"Opsi-opsi telah dibuka oleh Kompolnas, termasuk calon-calon baru. Juga ada list panjang yang disampaikan oleh Kompolnas yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai calon Kapolri," kata dia.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga sempat memberikan sinyal bahwa Presiden akan segera mengambil keputusan dalam waktu dekat. Jika sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan menunggu proses praperadilan, sikap itu berubah.

Andi menyatakan bahwa Presiden mungkin saja membuat keputusan sebelum praperadilan. Hal ini menyikapi proses praperadilan yang dilakukan Budi Gunawan ditunda hingga pekan depan. (baca: KPK Tidak Hadir, Sidang Praperadilan Budi Gunawan Ditunda)