Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Stop Kualitas Idol, Presiden Jokowi Harus Bertindak

Kompas.com - 31/01/2015, 15:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo diminta segera mengambil sikap atas polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI. Semakin lama tindakan diambil, deligitimasi kekuasaan presiden pun akan terjadi.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mulyadi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (29/1/2015).

"Stop kualitas idol, segera bertindak! Jika ada persoalan politik buying time, tidak ada kejelasan dan pola komunikasinya kurang mantap, efek negatifnya ada deligitimasi figur presiden dan ini sudah arah ke sana," kata Viva.

Viva tak meminta Presiden untuk membela siapa pun. Dia hanya berharap agar Presiden mengambil langkah sesuai koridor hukum yang ada. Apabila hal itu dilakukan, dia yakin rakyat Indonesia akan mendukung Presiden Jokowi 100 persen.

Namun, Viva melihat yang saat ini terjadi para pendukung Presiden Jokowi justru berbalik arah meragukan keberanian Jokowi dalam menghadapi kasus ini. Tekanan Jokowi oleh partai politik, sebut Viva, akan semakin melunturkan kepercayaan para pendukung.

"Maka sebagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan harus tegas, ksatria, patriot dan mampu tanggung risiko sesuai tanggung jawab. Karena kalau tidak, akan terjadi perubahan konfigurasi dalam waktu dekat," ucap Viva.

Presiden Jokowi beberapa hari belakangan ini telah bertemu dengan berbagai pihak untuk mengatasi konflik antara KPK-Polri. Presiden sudah bertemu dengan tim independen yang terdiri dari para pimpinan KPK, Polri dan ahli hukum sebanyak dua kali. Tim mengusulkan agar Jokowi membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Presiden juga sempat bertemu dengan jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Usulan Wantimpres bersifat rahasia sehingga semua anggotanya menutup rapat saran yang diberikan kepada presiden. Namun, ketua tim independen Syafi'i Maarif membeberkan pertemuan Wantimpres dengan Presiden Jokowi yang tidak satu suara. Dia menyebutkan ada tiga anggota Wantimpres yang meminta presiden segera melantik Budi Gunawan.

Selain bertemu Wantimpres dan tim independen, presiden juga menemui mantan rivalnya saat pilpres lalu, yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo mengatakan mendukung pemerintah dan meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.

Presiden Jokowi juga mendapat kedatangan Presiden ketiga RI BJ Habibie. Habibie mengingatkan Jokowi bahwa dia dipilih oleh rakyat sehingga setiap pemimpin harus selalu membela kepentingan rakyat apa pun risikonya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com