Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata NasDem, Nama Budi Gunawan Dipilih Jokowi kemudian Diusulkan ke Megawati

Kompas.com - 29/01/2015, 18:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal membantah partainya menekan Presiden Joko Widodo terkait pemilihan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akbar mengaku, sepengetahuannya, Jokowi sendiri lah yang memutuskan memilih Budi Gunawan, tanpa meminta masukan dari parpol pendukung.

Nama Budi lalu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. "Jokowi yang pilih sendiri Budi Gunawan itu, lalu diajukan ke Megawati, waktu itu tanggal 7 Januari," kata Akbar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015) sore.

Terkait Ketua Umum Surya Paloh yang kerap bolak-balik istana menjelang pemilihan nama Budi, Akbar menilai hal tersebut sama sekali tidak berhubungan. Kunjungan Surya, kata dia, hanya bertujuan untuk memberi dukungan dan memastikan program-program yang disampaikan saat kampanye berjalan dengan baik.

"Nasdem pendukung pemerintahan, Pak Surya Paloh Ketua Umum. Jangan pikir, dukungan partai hanya sampai Jokowi terpilih. Kami harus jaga pemurniaan ide-ide kami apakah akan dijalankan atau tidak oleh pemerintahan, jangan sampai kami hanya dikasih cek kosong," ucapnya.

Akbar meminta Jokowi mengabaikan rekomendasi tim independen yang meminta pelantikan Budi Gunawan dibatalkan. "Tim itu ya sekedar tim independen saja, kita tetap ingin mekanisme sesuai sistem, ada wantimpres ya itu dengerin. Bahwa tim independen berikan masukan ya monggo, tapi jangan sampai memaksakan kehendak harus didengerin," ucapnya.

Ketua tim independen Syafii Maarif sebelumnya membuka fakta di balik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, Jokowi tidak pernah mengajukan inisiatif nama mantan ajudan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu.

"Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden," kata Syafii seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, informasi yang didapatnya ini cukup valid. Namun, saat didesak untuk mengungkap siapa yang mengusulkan nama Budi, pria yang akrab disapa "Buya" itu mengelak. (baca: Ketua Tim Independen: Pencalonan Budi Gunawan Bukan Inisiatif Jokowi )

"Saya tak mau menyebut nama. Itu sudah rahasia umum, Anda harus tahu itu. Saya harus jaga hubungan baik dengan orang-orang itu," kata Syafii.

Buya juga mengungkapkan adanya pandangan dari Dewan Pertimbangan Presiden agar Jokowi melantik Budi Gunawan. Tanpa menyebut nama, pandangan itu disampaikan tiga anggota Wantimpres. (baca: Syafii: Wantimpres Tidak Satu Suara, Tiga Orang Minta Budi Gunawan Dilantik)

"Saya ndak tahu apa yang terjadi, apalagi di sana tidak satu suara. Ada yang (minta Budi) dilantik, ada yang nggak mau. Ada katanya tiga orang yang mau BG dilantik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com