Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-10 Jokowi-JK: "Blusukan" Perdana dan Kasus Hukum Pertama Jokowi

Kompas.com - 28/01/2015, 12:45 WIB
Bayu Galih

Penulis

Pemerintahan Jokowi-JK telah genap 100 hari, Selasa (27/1/2015), sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Kebijakan strategis dan langkah politik dari para pejabat baru pemerintahan menjadi sorotan. Kompas.com hari ini menulis 100 artikel yang berisi kebijakan dan peristiwa menonjol yang terjadi dalam 100 hari pemerintahan baru dari hari ke hari.

KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya melakukan blusukan ke daerah pada hari ke-10 pemerintahannya berjalan, Rabu (29/10/2014). Selain itu, ini juga menjadi pertama kalinya Jokowi menaiki pesawat kepresidenan.

Tujuan penerbangan "perdana" Presiden ini adalah Sumatera Utara. Jokowi menyerahkan bantuan untuk para korban letusan Gunung Sinabung. Ada dalam rombongan Jokowi antara lain Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Baca: Ke Sinabung, Kali Pertama Jokowi Naiki Pesawat Kepresidenan)

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Jokowi memerintahkan agar mempercepat relokasi korban letusan Sinabung. Salah satunya adalah dengan meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mempercepat izin lahan relokasi seluas 450 hektar di Kacinambun Puncak 2000 dan akses jalan menuju lokasi hutan sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter. (Baca: Ini Instruksi Presiden Jokowi soal Penanganan Korban Erupsi Sinabung)

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali melakukan komunikasi politik. Kali ini, JK bertemu dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais. Menurut Amien, pemerintahan Jokowi-Kalla perlu mendapat kesempatan untuk menjalankan program-programnya sesuai dengan visi misi mereka. Ini termasuk rencana menaikkan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Baca: Bertemu JK, Amien Rais Dukung Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi)

Di luar kinerja kabinet, Jokowi menghadapi ujian pertamanya di kasus hukum. Adalah pemuda berinisial MA yang ditahan polisi atas tuduhan penghinaan kepada Jokowi. MA menyunting gambar wajah Jokowi dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ke dalam sebuah gambar porno. (Baca: MA Diduga Edit dan Sebarkan Foto Porno Bergambar Mega dan Jokowi)

Mabes Polri menyatakan bahwa Jokowi telah dimintai keterangannya terkait kasus dugaan penghinaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh seorang pemuda berinisial MA melalui jejaring sosial Facebook. Jokowi sudah meminta keterangan sebelum dilantik sebagai presiden. (Baca: Polri Pastikan Jokowi Sudah Dimintai Keterangan Terkait Dugaan Penghinaan di Facebook)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com