Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Akan Panggil Tim Tujuh dan Bupati Kotawaringin Barat

Kompas.com - 27/01/2015, 15:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga akan memanggil tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri.

Komnas HAM menilai, kordinasi dengan tim tersebut sangat penting karena tim yang terdiri dari tujuh orang ini memiliki tujuan yang sama dengan Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK bentukan Komnas HAM.

"Kita juga akan mengundang tim tujuh, kalau tidak salah Pak Jimly, Pak Ogeroeseno dan lain-lain sudah konfirmasi lusa (hadir). Mereka akan datang ke Komnas Ham untuk membicarakan hal-hal yang terkait penyelidikan Komnas HAM," kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Nur Kholis di Kantornya, di Jakarta, Selasa (27/1/2015) siang.

Selain itu, Komnas HAM juga akan memanggil Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar. Hal ini terkait dengan penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim.

Bambang yang saat itu berprofesi sebagai pengacara, ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan meminta saksi memberi keterangan palsu dalam sengketa pilkada yang terjadi di Kotawaringin Barat. (baca: Usut Penangkapan Bambang, Komnas HAM Akan Panggil Wakapolri dan Kabareskrim)

"Bupati kota Waringin Barat dan seterusnya, pihak-pihak terkait semua akan kita panggil," ujar Nur Kholis.

Komnas HAM berharap dengan pemanggilan seluruh pihak terkait, penyelidikan ini dapat segera diselesaikan. Nantinya, hasil penyelidikan akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dijadikan sebagai rekomendasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Ketua DPP PDI-P Kaget Revisi UU Kementerian Negara Dibahas, Khawatir untuk Bagi-bagi Kekuasan

Nasional
Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Anggota DPR-nya Minta KPU Legalkan Politik Uang, PDI-P: Itu Ungkapan Kejengkelan

Nasional
Meski Urus 'Stunting', BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Meski Urus "Stunting", BKKBN Belum Dilibatkan dalam Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Rakernas PDI-P Bakal Bahas Tiga Topik, Termasuk Posisi Politik terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Sejumlah Kader PDI-P yang Potensial Diusung dalam Pilkada Jakarta: Ahok, Djarot hingga Andika Perkasa

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Kemenag Ingatkan Jemaah Umrah Indonesia di Arab Saudi Segera Pulang Agar Tak Dideportasi

Nasional
Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Bareskrim Segera Kirim Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan

Nasional
Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Hapus Kelas BPJS, Menkes: Yang Kaya, yang Miskin, Semua Terlayani

Nasional
26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

26.477 Jemaah Haji Indonesia Sudah Berada di Madinah

Nasional
Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Kejagung Sita Rumah Mewah di Summarecon Serpong terkait Kasus Korupsi Timah

Nasional
Pimpinan Komisi X DPR Setuju 'Study Tour' Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya 'Healing'

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Ikrar Nusa Bhakti Sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran Bakal Sibuk jika DPA Dihidupkan Lagi karena...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com