Besok, Kajian Awal Konflik KPK-Polri Akan Diserahkan ke Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kementerian yang diminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan mengatasi masalah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI merampungkan kajian awalnya. Rencananya, menteri-menteri ini akan memberikan kajian itu kepada Presiden Joko Widodo besok, Selasa (27/1/2015) sore.

"Sekarang prosesnya adalah setelah Pak Presiden memanggil kemarin tokoh-tokoh lalu akan ada beberapa kajian dari kementerian-kementerian terkait (yang) diminta oleh Presiden memberikan masukannya besok, jam 15.00," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di istana kepresidenan, Senin (26/1/2015).

Andi tidak mengungkap kementerian mana saja yang memberikan kajiannya. Namun, selama ini, Presiden kerap melibatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam setiap rapat menyangkut isu itu.

Menurut Andi, Presiden ingin mendengarkan sebanyak-banyaknya pandangan yang ada. Sehingga, Kepala Negara bisa membuat kebijakan yang tepat di kemudian hari.

"Presiden ingin ada kajian dari beragam kementerian sehingga Presiden bisa mendapatkan perspektif yang lengkap dari berbagai segi, dari segi hukum, politik, parlemen, dan juga sisi sosial," ucap Andi.

Pada hari ini, sebut dia, Presiden telah bertemu dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala. Esok hari, Presiden akan bertolak ke Medan, Sumatera Utara, untuk melakukan blusukan.

"Setelah itu (sampai di Jakarta), kajian-kajian itu akan dipelajari Presiden," ungkap Andi.