Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Didesak Lepas Jabatan Kabareskrim

Kompas.com - 24/01/2015, 21:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa kelompok masyarakat mendesak agar Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Polisi Budi Waseso untuk segera melepas jabatannya. Salah satunya datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras menilai, Budi Waseso telah menyalahgunakan jabatan dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

"Memecat Kabareskrim Irjen (Pol) Budi Waseso yang memberikan perintah sekaligus bertanggung jawab atas penangkapan sewenang-wenang terhadap Bambang Widjojanto. Irjen (Pol) Budi Waseso juga telah menyalahgunakan jabatannya dengan tidak melakukan koordinasi kepada pimpinan dalam hal ini Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (24/1/2015).

Haris mengatakan, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Budi Waseso dalam penangkapan terhadap Bambang adalah proses penangkapan yang tidak sesuai prosedur hukum.

Penangkapan terhadap Bambang tidak didahului dengan adanya surat pemanggilan terlebih dahulu. Selain itu, penangkapan yang diikuti pemborgolan terhadap Bambang dianggap sangat berlebihan, terlebih dalam penangkapan tersebut, Bambang sudah sangat kooperatif dengan pihak kepolisian.

Dalam penangkapan saat itu, Bambang juga sedang tidak tertangkap tangan. "Dengan demikian, jelas kiranya semua skenario kriminalisasi serta pelanggaran hukum dan HAM terhadap BW (Bambang Widjojanto) berada di tangan Irjen (Pol) Budi Waseso yang merupakan saksi dari kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK," kata Haris.

Sementara itu, salah seorang pegiat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Yenny Wahid, meminta agar Budi Waseso dicopot dari jabatan Kabareskrim karena diduga telah melaksanakan politisasi dan menggunakan Polri sebagai alat kepentingan segelintir orang di kepolisian.

"Posisi Kabareskrim terlalu strategis untuk diserahkan kepada orang yang mempunyai agenda sendiri, bukan agenda negara yang diperjuangkan," ujar Yenny saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Yenny memiliki keyakinan bahwa masih ada orang bersih di tubuh Polri yang mampu menyelamatkan korps Bhayangkara tersebut dari kepentingan-kepentingan segelintir orang. "Saya yakin dalam kepolisian kita banyak orang-orang yang bersih. Orang-orang bersih itulah yang kita ketuk hatinya untuk menyelamatkan Polri. Kita juga mengetuk hati Presiden untuk menempatkan orang-orang yang bersih dalam Polri di posisi yang strategis," ucap Yenny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com