Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KPK dan Polri Harus Diselamatkan

Kompas.com - 24/01/2015, 18:10 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo menyatakan, institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Kedua institusi penegak hukum itu harus menjadi institusi yang bersih.

"Yang jelas kita tegas, institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Iya dong, memang harus begitu," kata Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Sabtu (24/1/2015).

Kepala Negara berharap, semua lembaga hukum di negeri ini menjaga kewibawaan hukum. Ia tidak ingin terjadi gesekan antara KPK dan Polri. Oleh karena itu, ia berpesan agar kedua institusi itu berkomunikasi dengan baik.

"Kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri ini harus bersih. Harus sepakat sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum, tidak hanya Polri, KPK; Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus bisa memberikan cerminan itu, harus bisa memberikan jaminan itu sebagai penegak hukum," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan memilih untuk tidak melakukan intervensi dalam ketegangan yang kini terjadi di antara kedua institusi. Ia menginstruksikan agar KPK dan Polri transparan dalam melakukan proses hukum.

Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy. Ia menyatakan, pemerintah akan mencarikan jalan yang terbaik agar KPK dan Polri bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik. 

Menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyelamatkan dua institusi penegak hukum tersebut. 

"Karena Bapak Presiden menginginkan 'save KPK, save Polri', artinya dua pihak ini tidak boleh kita anak emaskan salah satunya, tetapi dua-duanya harus kita selamatkan karena ini konstitusi yang seharusnya bersama-sama dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, jadi satu kesatuan yang kuat untuk menangani segala masalah hukum," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu. (Baca: Menko Polhukam: Presiden Inginkan "Save KPK, Save Polri")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com