Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koki Masak Desak Komitmen Jokowi untuk Bangun Pemerintahan Bersih

Kompas.com - 22/01/2015, 16:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Aksi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Koki Masak) mendesak Presiden Joko Widodo tetap berpegang teguh terhadap janji dia saat kampanye Pemilu Presiden 2014, yakni ingin menciptakan pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, koalisi ini mendesak agar Jokowi tidak mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan gratifikasi.

"Kami kritik ke Jokowi jangan angkat tersangka jadi kepala Polri karena nanti standar politik Anda lebih rendah dari SBY," ujar salah seorang relawan Koki Masak, Fadjroel Rachman, dalam sebuah konferensi pers di Warung Daun, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Fadjroel mengatakan, pada saat pembentukan Kabinet Kerja, Jokowi sudah melakukan gebrakan bagus dengan melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi calon menterinya. Hal tersebut guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, langkah tersebut tidak dilakukan sehingga, kata Fadjroel, ketika Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK, pada saat proses seleksi calon kepala Polri, hal tersebut merupakan suatu kemunduran. Terlebih lagi, saat ini Budi Gunawan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kalau kepala Polri-nya tersangka, apalagi nanti masuk bui KPK, lalu dari balik bui teriak-teriak untuk memberantas korupsi. Apa jadinya itu kalau sampai terjadi?" kata Fadjroel.

Sementara itu, mantan Komisioner KPK yang juga bagian dari relawan Koki Masak, Erry Riyana Hardjapamekas, mengatakan bahwa saat ini masyarakat harus mengawal KPK sebagai lembaga yang menjadi lokomotif pemberantasan korupsi. Erry meminta agar KPK dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, untuk terus menjaga integritas dan kemuliaannya dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Hanya dengan penegakan hukum yang prima, kita bisa tegakkan hukum dengan baik," kata Erry.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nadiem Tegaskan Kenaikan UKT Hanya Berlaku bagi Mahasiswa Baru

Nasional
Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Eks Penyidik Sebut Nurul Ghufron Seharusnya Malu dan Mengundurkan Diri

Nasional
Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Jokowi dan Iriana Bagikan Makan Siang untuk Anak-anak Pengungsi Korban Banjir Bandang Sumbar

Nasional
Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Prabowo Beri Atensi Sektor Industri untuk Generasi Z yang Sulit Cari Kerja

Nasional
Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com