Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Bantah Kabar Kabareskrim Suhardi Alius Dicopot

Kompas.com - 16/01/2015, 15:05 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis kabar yang menyebutkan bahwa Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Suhardi Alius dicopot dari jabatannya. Menurut Kalla, sejauh ini belum ada pergantian Kabareskrim.

"Kan itu kabar, siapa bilang dia dicopot? Kan belum dicopot," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Mengenai kemungkinan pencopotan Suhardi, Kalla mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan kepala Kepolisian RI yang baru.

"Tergantung Kapolri yang baru," sambung dia.

Ia juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Presiden sudah menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.

"Tidak, tidak, DPR kan sudah memutuskan, tapi belum ada keppres dari Presiden. Nah baru berlaku efektif kalau sudah ada keppres itu, kan sekarang belum, ya tunggu saja, sabar-sabar," kata dia.

Mengenai kedatangan Sutarman, Budi Gunawan, dan Wakil Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti ke Istana, pagi tadi, Kalla mengaku tidak tahu. Ia mengatakan tidak sempat bertemu dengan Sutarman.

Sebelumnya diberitakan jika Suhardi dimutasi ke Lembaga Ketahanan Nasional. Posisi Suhardi sebagai Kabareskrim infonya akan digantikan Inspektur Jenderal (Pol) Budi Waseso yang dikenal dekat dengan calon tunggal kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

Selain soal pencopotan Suhardi, beredar kabar jika Presiden sudah mencopot Sutarman dan menunjuk Wakapolri Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri untuk sementara waktu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com