Tjahjo: Budi Gunawan Tidak Akan Merusak Citra Pemerintahan Jokowi

JATINANGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri, sekaligus Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Tjahjo Kumolo, menilai penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri sah-sah saja. Pasalnya, Budi adalah mantan ajudan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Kalau sekarang (Presiden Joko Widodo) mengambil dari ajudan Ibu (Megawati), ya sah-sah saja, tidak masalah. Satu ajudan Ibu yang lain juga menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Jenderal TNI Pramono Edhie (kini pensiun). Jadi, wajar kalau mengambil orang terdekat," kata Tjahjo usai memberikan Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN di Kampus Jatinangor, Senin (12/1/2015), seperti dikutip Antara.

Menurut Tjahjo, faktor kedekatan yang digunakan Presiden untuk menunjuk calon Kapolri merupakan suatu kewajaran. (baca: Ditanya soal Penunjukan Budi Gunawan Tanpa Libatkan KPK, Ini Jawaban Jokowi)

"Penunjukan itu kan hak prerogatif, dulu Pak (Jenderal Pol Sutarman) juga ajudannya Gus Dur. Jadi, kalau dilihat dari sisi kedekatan sah-sah saja," ucap politisi PDI-P itu.

Tjahjo mengatakan, penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, seperti halnya pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAU dan KSAL. Sehingga, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika Presiden tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Saya kira tidak akan merusak citra pemerintahan Jokowi, bisa dibuktikan sendiri," tambahnya.

Mantan Kepala PPATK, Yunus Husein, sebelumnya mengungkapkan bahwa Budi Gunawan pernah memiliki catatan merah. (baca: Mantan Ketua PPATK: Budi Gunawan Mendapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK)

"Calon KAPOLRI skrg, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pd wkt pengecekan info di PPATK & KPK, ybs mendapat rapor merah/tdk lulus," kicau Yunus dalam akun @Yunushusein, yang ditulis pada Minggu (11/1/2015).

Sementara itu, saat dihubungi Kompas Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR. (baca: Komisi III DPR Minta Calon Kapolri Budi Gunawan Klarifikasi Isu Rekening Gendut)