Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNP2TKI Minta Presiden Moratorium Pengiriman ABK ke Luar Negeri

Kompas.com - 09/01/2015, 11:31 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terkait pengiriman anak buah kapal (ABK) ke luar negeri.

Menurut Nusron, perusahaan dan negara asing yang ingin mempekerjakan ABK harus menjamin kemananan dan keselamatan pekerja.

"Kami ingin mengusulkan kepada Presiden (Joko Widodo), terutama pada Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan untuk membuat moratorium pengiriman ABK ke luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui seusai serah terima 13 jenazah ABK Oryong 501 di Terminal Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (9/1/2014).

Nusron mengatakan, pengiriman ABK dari Indonesia dalam setahun, jumlahnya mencapai 17.000 orang. Pengiriman tersebut, kata Nusron, juga menimbulkan banyak permasalahan.

Ia mengatakan, para ABK seringkali ditugaskan untuk berlayar ke tempat tujuan yang sangat jauh, tanpa memperhatikan kondisi alam dan cuaca yang berpengaruh terhadap aspek keselamatan.

Selain itu, kondisi kapal dan prasarana pelayaran juga sering kali diabaikan perusahaan pemilik kapal, sehingga tidak ada jaminan keamanan bagi ABK.

Nusron mengatakan, selain membatasi tingkat pengiriman ABK, moratorium juga diharapkan dapat menyadarkan masyarakat lokal untuk mengupayakan hasil laut di dalam negeri.

"Padahal, laut kita jauh lebih luas. Malah ada orang Indonesia yang jadi ABK kapal asing, tetapi mengambil ikan di perairan Indonesia, mencuri lagi," kata Nusron.

Nusron menambahkan, moratorium diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2015. Pemerintah perlu secepatnya memberikan perlakuan khusus terhadap masalah yang dihadapi ABK saat bekerja di kapal milik asing.

Kapal penangkap ikan Oryong 501 milik perusahaan Sajo Industries asal Korea Selatan, tenggelam di perairan Bering, Rusia, awal Desember lalu. Sejauh ini, penyebab tenggelamnya kapal, akibat cuaca buruk.

Kapal tersebut membawa 35 ABK yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Dalam insiden tersebut, sebanyak 3 orang ABK WNI berhasil selamat. Namun, sebanyak 16 ABK lainnya ditemukan tim SAR dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara itu, 16 ABK asal Indonesia lainnya hingga kini belum ditemukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com