Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Wiranto Hanya Mengundang ke Munas Hanura di Solo

Kompas.com - 08/01/2015, 19:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kedatangan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto hanya untuk mengundang Kalla ke acara Musyawarah Nasional Hanura yang akan diadakan di Solo, Jawa Tengah. Kalla membantah pertemuannya dengan Wiranto ini terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali Akbar Tandjung dan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono.

“Pak Wiranto kan teman baik mengundang ke acara Munas di Hanura di Solo,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Sebagai teman, lanjut Kalla, dia dan Wiranto saling bertukar informasi mengenai politik bangsa. “Ya biasa lah kan teman-teman, tentu saling tukar informasi dan hal-hal apa saja yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama, tentu juga politik tentang bagaimana ke depan bangsa ini,” sambung dia.

Kalla juga membantah pertemuannya dengan Wiranto dalam rangka menawarkan Wiranto posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Mengenai pertemuan Jokowi dengan Akbar dan Agung, Kalla menyampaikan tidak ada hal spesial yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Kalla menilai pertemuan itu dilakukan dalam rangka menjaga komunikasi politik.

Sebelumnya Wiranto mengaku bahwa pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebatas sebagai kolega politik. Sebagai pimpinan salah satu partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla, Wiranto mengaku menemui Kalla untuk mengetahui perkembangan terbaru pemerintahan.

“Saya enggak ada (tujuan politik). Saya cuma kangen-kangenan saja sama beliau (Kalla). Sejak beliau dilantik sebagai wapres, saya belum pernah nengok. Cuma kolega, sebagai pendukung, saya ingin melihat perkembangan-perkembangan yang terbaru bagaimana,” kata Wiranto seusai pertemuan di Kantor Wapres.

Wiranto juga enggan berkomentar mengenai pertemuan Presiden Jokowi dengan Agung Laksono dan Akbar Tandjung. “Saya enggak usah tanggapi itu lah ya,” ucap Wiranto.

Sebagai informasi, Wiranto merupakan mantan kader Partai Golkar. Bahkan, pada tahun 2004, Partai Golkar secara resmi mengusung Wiranto sebagai calon presiden yang berpasangan dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid.

Sedangkan Jusuf Kalla merupakan mantan ketua umum Partai Golkar periode 2004-2009. Dalam Pilpres 2004, Kalla yang ketika itu berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono mengalahkan pasangan Wiranto-Wahid. Tapi di Pilpres 2009, Kalla berpasangan dengan Wiranto, sebelum akhirnya dikalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com