Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Contohkan Regenerasi di PAN, Amien Rais Tak Mau Jabat Ketua MPP

Kompas.com - 07/01/2015, 22:27 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais menyatakan bahwa periode 2010-2015 merupakan periode terakhir dia menjabat sebagai Ketua MPP. Dia menegaskan tidak akan lagi menduduki jabatan tersebut pada periode selanjutnya, yakni 2015-2020.

"Yang jelas saya tidak di MPP lagi," ujar Amien, di kantor DPP PAN, Jalan TB Simatupang No 88, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2015).

Amien menjelaskan, keputusan tersebut dia lakukan untuk memberi contoh kepada kader PAN lainnya betapa pentingnya regenerasi di dalam sebuah partai. Hal tersebut dilakukan agar ada perputaran posisi di dalam tubuh partai berlambang matahari putih tersebut.

"Saya harapkan yang senior melambung ke MPP, yang yunior jadi ketua umumnya. Plotting-nya akan ke sana," ucap Amien.

Amien memang menginginkan adanya regenerasi di dalam tubuh partai, termasuk dengan terpilihnya ketua umum yang baru. Dia ingin adanya penyegaran dalam rangka menghadapi dinamika politik lima tahun ke depan.

Namun, kata dia, keputusan tetap akan ditentukan dalam kongres yang rencananya akan digelar pada Maret mendatang.

"Saya cenderung lima tahun cukup satu kali. Yang berikutnya ada penyegaran dan lain-lain. Tapi nanti keputusan akan berpulang pada kongres nanti," kata salah satu pendiri PAN itu.

Partai Amanat Nasional menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di kantor DPP PAN malam ini. Dalam sambutannya, Amien mengumumkan bahwa hanya ada dua calon yang akan maju dalam persaingan menjadi ketua umum PAN. Kedua calon tersebut adalah ketua umum saat ini Hatta Rajasa dan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com