Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Kisruh Golkar Selesai, Akbar Tandjung Mengaku Tak Niat "Impeachment"

Kompas.com - 07/01/2015, 20:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (munas) Bali, Akbar Tandjung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar Partai Golkar menyelesaikan kisruh internalnya dengan baik dan secara kekeluargaan. Hal ini diungkap Akbar usai menemui Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/1/2015).

"Saya sampaikan akan diselesaikan dengan waktu yang singkat. Beliau sambut baik dan beliau katakan. 'Bang Akbar supaya diselesaikan secara sebaik-baiknya dan kekeluargaan. Saya catat dengan baik dan akan saya sampaikan ke rekan-rekan saya'," kata Akbar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam pertemuan itu, menurut Akbar, Presiden juga menanggapi positif jika Golkar mengkritisi pemerintahannya. Kendati demikian, Akbar menyampaikan bahwa Golkar tidak berniat menganggu pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Tidak ada pikiran ingin ganggu beliau, ingin beliau tidak berhasil, ingin gagalkan Beliau, apalagi untuk impeachment (memakzulkan)," ujarnya.

Mengenai kemungkinan Golkar bergabung dengan koalisi pemerintah, Akbar mengatakan bahwa belum ada pembicaraan di internal Golkar untuk ke arah sana. Golkar kini tengah fokus mencari kesepakatan islah antara dua kubu yang bertikai.

"Presiden juga menyatakan, kalau bisa disepakati, bagus sekali. Kalau dibawa ke proses pengadilan tentu saja cukup panjang," ujar Akbar.

Di samping membicarakan polemik Partai Golkar, Akbar menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Jokowi hari ini sekaligus untuk memperkuat silaturahmi. Dalam dua bulan terakhir, Akbar belum bertemu dengan Jokowi untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya politikus PDI-Perjuangan itu sebagai presiden.

Selain Akbar, Presiden juga menerima kedatangan Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono. Seusai pertemuan, Agung juga menyampaikan bahwa Presiden menanyakan kondisi internal Partai Golkar kepadanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com