Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Crisis Center" di Bandara Juanda Dipindahkan ke RS Bhayangkara

Kompas.com - 31/12/2014, 18:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


SIDOARJO, KOMPAS.com — Crisis center yang menjadi tempat berkumpulnya para keluarga korban pesawat AirAsia QZ8501 akhirnya resmi dibubarkan, Rabu (31/12/2014) malam ini. Crisis centerdipindahkan ke RS Bhayangkara Surabaya.
 
"Crisis center dipindahkan ke RS Bhayangkara. Pengelolanya awalnya dari Angkasa Pura I, lalu akan ditangani oleh AirAsia dan kepolisian," ujar Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo dalam jumpa pers di Bandara Juanda, Rabu sore.
 
Presiden Direktur AirAsia Sunu Widyatmoko menuturkan, crisis center yang baru akan didirikan posko untuk keluarga dan juga media. Pindahnya crisis center ini ditandai dengan sudah tibanya dua jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501 di Surabaya untuk proses identifikasi.
 
Keberadaan keluarga diperlukan untuk melengkapi data yang sewaktu-waktu diperlukan untuk proses identifikasi yang dilakukan Disaster Victim Identification (DVI). "Crisis center juga akan dilengkapi dengan televisi sebagaimana permintaan keluarga," kata Sunu.
 
Sebelumnya, crisis center menjadi tempat berkumpul puluhan anggota keluarga untuk memperbarui informasi soal upaya pencarian dan penyelamatan yang dilakukan tim SAR gabungan. Hingga hari keempat, sudah tujuh jenazah yang ditemukan. Belum ada satu pun korban selamat sampai sekarang.
 
Badan SAR Nasional menyatakan, operasi pencarian dan penyelamatan dilakukan dalam satu pekan. Selanjutnya, rentang waktu operasi SAR bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 
 
 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com