Rupiah Anjlok, PDI-P Minta Pemerintah Melakukan Langkah Ini

"Stabilisasi mata uang rupiah tidak hanya tugas BI. Dalam perspektif kedaulatan politik dan ekonomi, maka BI dan Pemerintah wajib duduk bersama untuk mengendalikan pelemahan rupiah tersebut," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, melalui siaran pers, Jumat (26/12/2014). 

Dalam ruang lingkup tugas Pemerintah, menurut Hasto, banyak yang bisa dilakukan untuk menstabilkan nilai rupiah, misalnya mendorong ekspor komoditas primer seperti mineral, dan kelapa sawit.

Langkah ini, kata Hasto, bersifat jangka pendek untuk pengamanan devisa. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus  secepatnya melakukan audit atas defisit transaksi berjalan dan mencari akar penyebab persoalan tersebut.

"Bayangkan untuk jasa kapal tandu saja, Indonesia membelanjakan lebih dari Rp12 triliun. Demikian halnya jasa asuransi asing mencapai lebih dari 20 triliun rupiah. Ini kan pemborosan devisa," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Hasto, dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat melarang ekspor minyak mentah yang menjadi hak pemerintah dalam mekanisme bagi hasil. 

"Penggunaan minyak mentah porsi pemerintah untuk kilang-kilang minyak Indonesia tidak hanya menghemat devisa, namun sekaligus mematahkan mata rantai perdagangan minyak yang selama ini cenderung dikendalikan para pemburu rente, bahkan mafia minyak itu sendiri," ucap Hasto.

Mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini menambahkan, berbagai langkah konsolidasi antara pemerintah dan BI sangat penting, mengingat stabilisasi rupiah merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan perekonomian nasional Indonesia. 

"Situasi ketidakpastian global harus mendorong pemerintah secepatnya melakukan reformasi struktural seperti memangkas biaya logistik dan memberantas mafia minyak dan pajak," ucap dia.